Penurunan Angka Kemiskinan di DIY Dinilai Belum Signifikan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Penurunan angka kemiskinan pada akhir 2019 di DIY dinilai masih belum signifikan karena lack atau kekurangannya cukup jauh dari target yang ditetapkan sebesar 7 persen pada 2022 mendatang. Untuk itu, Pemda DIY melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya melakukan langkah inovasi, menciptakan bangkitan ekonomi baru dan mengubah mindset atau pola pikir agar target penurunan angka kemiskinan tersebut bisa terealisasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo mengatakan persentase angka kemiskinan di DIY tercatat sebanyak 11,44 persen pada September 2019 atau turun 2,22 persen dibandingkan kondisi Maret 2019. Tetapi menurut pencermatan pihaknya meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan itu terjadi pada kondisi yang sama karena rata-rata tren menurun di angka 0,6 persen.

“Oleh karena itu, kalau hal ini dilakukan OPD seperti biasanya maka sampai akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) pasti masih terjadi lack karena targetnya sampai akhir adalah 7 persen pada 2022. Jadi masih terjadi lack angka kemiskinan di DIY kalau hanya dilakukan sama seperti ini,” ujar Budi.

Baca juga :

Polda DIY Tetapkan Pembina IYA Sebagai Tersangka
Dua Korban Belum Ketemu, Relawan Lakukan Mediasi Spiritual
Tragedi Susur Sungai Diharapkan Jadi Pelajaran

Budi menjelaskan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan 7 persen pada 2022 tersebut tidaklah mudah, untuk itu diperlukan langkah inovasi, bangkitan-bangkitan ekonomi kemudian perubahan mindset seluruh OPD di DIY. Sebab peluang tersebut sudah terbuka lebar bagi OPD di DIY untuk berkreasi masuk disana. Contohnya dipastikan adanya penerbangan langsung dari berbagai negara di Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) pada 2022 mendatang dengan 500 ton per hari.

“Sehingga kita tinggal membenahi dari sisi ekspor kita yang selama ini masih mengandalkan pengiriman dari Bali. Dari hasil identifikasi tersebut, ada beberapa yang bisa kita susun dengan adanya BIY kemudian UMKM yang kita dampingi kualitas kontrolnya adalah diarahkan untuk ekspor,” terangnya.

Mantan Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY ini menambahkan, selain sektor UMKM, sektor lainnya yang belum dioptimalkan adalah sektor perikanan. Sehingga OPD di DIY harus berupaya melatih nelayan supaya bertahan meningkatkan produktivitas ikan tangkap seperti potensi tuna sirip biru yang bisa diekspor ke Korea Selatan.

“Potensi sektor perikanan tangkap di DIY tersebut sebenarnya bisa diurus dan digarap, kemudian nelayan kita latih. Soal pembelian kapal kita bisa dengan APBD untuk memberikan stimulan kepada nelayan melalui koperasi,” tandasnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Hilman Tisnawan menuturkan program pengentasan kemiskinan di DIY sebenarnya sudah lama digulirkan dan selalu diperdebatkan meskipun angkanya tidak terlau besar. Pemda DIY mempunyai klasifikasi yang sudah diteliti, jika masyarakat miskin sudah masuk kategori parah maka kabupaten/kota juga harus bisa menyesuaikan. Datanya harus dibetulkan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) supaya jelas.

“Kita akan intervensi kepada masyarakat sangat miskin dan perlu dibantu, jika sudah tidak bisa diapa-apakan, maka mereka bisa diberikan uang tunai saja. Kuncinya adalah pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan baik provinsi maupun kabupaten/kota serta sinergi dan inovasi,” pungkas Hilman. (Ira)

BERITA TERKAIT