Penyaluran Bansos dan Jaring Pengaman Sosial Dituntut Cepat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali diterbitkan. Dalam beleid tersebut diperintahkan untuk dilakukan percepatan proses penyaluran bantuan sosial (Bansos) serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD dalam mendukung pelaksanaan PPKM tersebut.

Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana mengatakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah agar bansos dan jaring pengaman sosial segera disampaikan kepada masyarakat di masa PPKM Level 4 yang kembali diperpanjang sampai 9 Agustus 2021. Namun, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM darurat Covid-19, maka diinstruksikan untuk melakukan rasionalisasi atau realokasi anggaran.

“Kemendagri meminta daerah agar bansos dan jaring pengaman sosial agar lebih bisa dipercepat disampaikan kepada masyarakat. Realokasi tersebut diambil dari program atau kegiatan yang kurang prioritas dan dimasukkan pada anggaran bansos serta jaring pengaman sosial. Selain itu, daerah harus melakukan sinkronisasi bansos yang berasal dari pusat dengan bansos yang bersumber dari APBD,” ujarnya di Yogyakarta, Kamis (05/08/2021).

Saktiyana menyampaikan seluruh kabupaten/kota di DIY terus menjalankan PPKM Level 4 sesuai zonasi wilayah pada Inmendagri No. 27 tahun 2021. Sehingga ketentuan-ketentuan yang lama itu tetap sama yang berlaku hingga 9 Agustus 2012. Kebijakan ini diambil sesuai dengan perkembangan tingkat penularan Covid-19, tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit, serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Seluruh wilayah DIY tetap melanjutkan PPKM Level 4 dengan aturan yang sama sesuai dengan kebijakan sebelumnya dengan melihat pada perkembangan tersebut,” tambahnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan berdasarkan data Kemendagri dari dana sebesar Rp 15,12 triliun yang telah disediakan oleh pemerintah untuk seluruh Indonesia, sebanyak Rp 4,77 triliun atau 31,57 persen telah disalurkan pada masyarakat hingga 29 Juli 2021. Pemerintah provinsi telah menyalurkan bansos sebesar Rp 8,93 triliun atau 37,79 persen, sedangkan kabupaten/kota telah menyalurkan sebesar Rp 6,19 triliun atau 22,60 persen.

“Kami mendorong agar daerah dapat segera menyalurkan bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi dengan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang terdampak malah ternyata tidak mendapatkan atensi. Jadi kami berharap Dinas Sosial (Dinsos) dengan seluruh jaringannya bisa bergerak dengan cepat dan melakukan pemetaan,” imbuhnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI