Penyimpangan PPDB, Langsung SMS ORI DIY

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY Kamis (22/6/2017) membuka posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lima kabupaten kota DIY. ORI DIY pun meminta masyarakat yang menemukan penyimpangan selama proses untuk langsung melapor melalui hotline SMS ORI DIY 0811250088.

Kepala ORI DIY Budi Masturi mengatakan pos pengaduan PPDB tahun ajaran 2017-2018 tersebut dibuat atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan seluruh kabupaten kota di DIY yang secara langsung juga menandatangani komitmen bersama. Menurut dia, seluruh kepala dinas pendidikan satu suara untuk mendukung proses PPDB yang bersih dan maladministrasi.

"Hari ini Kepala Dinas Pendidikan se-DIY menandatangani komitmen untuk mewujudkan PPDB yang bersih dan maladministrasi. Kami mulai buka posko pengaduan hari ini dan kalau ada masyarakat yang mengetahui atau mengalami penyimpangan dalam proses langsung kami minta melapor," ungkapnya.

Untuk melapor, Budi mengungkap masyarakat bisa memilih beberapa cara diantaranya hotline SMS ke nomor ORI DIY yakni 0811250088 dengan format nama, nomor KTP, asal kota/provinsi dan isi laporan. "Bisa juga langsung call center 137 atau gunakan saluran internal pengaduan pada dinas pendidikan setempat," lanjutnya.

Sementara Budi menambahkan paling tidak ada lima poin Komitmen Kepala Dinas Pendidikan se-DIY untuk Penyelenggaraan PPDB yang Bersih dan Bebas Maladministrasi :

1. Menyelenggara kan PPDB TA 2017/2018 secara objekif, akuntabel, transparan dan  tanpa diskriminasi.

2. Terbuka terhadap berbagai informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan maupun pelanggaran, termasuk berbagai pungutan yang tidak sah selama PPDB dan pada saat pendaftaran ulang, serta menindaklanjuti dan menyelesaikannya secara cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas kepatutan.

3. Mengambil langkah-langkah pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap sekolah yang melakukan penyimpangan maupun pelanggaran, termasuk berbagai pungutan yang tidak sah selama PPDB TA 2017/2018 maupun pada saat pendaftaran ulang.

4. Bekerjasama dengan Ombudsman RI, serta menindaklanjuti permintaan klarifikasi, saran perbaikan, dan rekomendasi Ombudsman RI berkenaan temuan maladministrasi dalam  penyelenggaraan rangkaian PPDB TA 2017/2018.

5. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan rangkaian PPDB TA 2017/2018, kepada Ombudsman RI Perwakilan DI. Yogyakarta. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI