Peradi dan FH UGM Tandatangani Kesepakatan Kerjasama Pelaksanaan PKPA

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM). Kerjasama yang dilakukan yakni dalam bidang pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Kesepakatan ini ditandai dengan penendatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan secara daring, Selasa (06/07/2021). Adapun jangka waktu kerjasama berlaku selama tiga tahun terhitung sejak penandatanganannya.

Dalam penandatanganan ini dari FH UGM diwakili oleh Dekan Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM Sementara dari Peradi diwakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Dr Luhut MP Pangaribuan SH LLM didampingi Sekretaris Jenderal Imam Hidayat SH MH.

Sigit Riyanto mengatakan FH UGH dan Peradi merupakan dua mitra strategis yang saling mendukung. Keduanya mempunyai visi dan misi yang paralel dalam hal penegakan hukum, sehingga memiliki track yang sama dengan berlandaskan pada perjanjian kerjasama yang ditandatangani.

“Kedua belah pihak yang bekerjasama, sama-sama berkomitmen untuk menyelenggarakan pelaksanaan PKPA dengan memenuhi standar mutu dan kelayakan penyelenggaraan yang baik. Hal itu dengan memperhatikan kurikulum atau materi pendidikan aktual, menyiapkan tenaga pengajar yang berkualitas dan menyediakan fasilitas dan sarana maupun prasarana pendidikan yang layak dan memadai,” jelasnya.

Terkait kurikulum atau materi pendidikan, Sigit Riyanto menyatakan kedua belah pihak yang bekerjasama telah merancang sedemikian rupa, mulai yang bersifat materi dasar, materi hukum acara litigasi dan non litigasi. Pada penyampaian materi dasar misalnya, akan diberikan muatan tentang hal-hal yang terkait dengan keadvokatan.

 

“Terutama bagaimana advokat menjalankan profesinya secara individual dan juga relasinya dengan urusan keorganisasian dari organisasi profesi dimana seorang advokat tergabung di dalamnya,” tambahnya

Termasuk juga dalam materi ini adalah tentang kode etik profesi advokat. Keseluruhan materi tersebut, akan disampaikan oleh para pengajar, baik dari kalangan akademisi yang kompeten maupun para praktisi hukum yang sudah berpengalaman dalam dunia hukum.

“Adanya pemenuhan standar mutu dan kelayakan, kurikulum yang aktual, tenaga pengajar yang handal, serta sarana dan prasarana yang memadai tersebut, merupakan komitmen kedua belah pihak yang bekerjasama. Hal itu dalam rangka terselenggaranya PKPA seperti yang diidealkan,”tandasnya.

Sementara itu Luhut Pangaribuan menyatakan PKPA harus mengarah pada peningkatan kualitas profesi, bukan pada upaya memperbanyak jumlah advokat. “Dengan kata lain, kedua pihak sama-sama berkeyakinan, bahwa terselenggaranya PKPA secara ideal, merupakan salah satu fase penting untuk melahirkan para advokat yang profesional dan berintegritas,” jelasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI