Perbankan Syariah Belum Jadi Mainstream di Indonesia

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, pascalahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Peningkatan tersebut bisa dilihat dari segi aset, pangsa pasar, jumlah nasabah maupun dari segi regulasinya. Sehingga eksistensi perbankan syariah semakin kuat.

 

Namun demikian, peran perbankan syariah di Indonesia, baru sebagai alternatif, belum menjadi mainstream ataupun alat utama dalam upaya menggerakkan roda perekonomian nasional. Demikian diungkapkan Hakim/Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang Drs H Saefudin SH MH saat mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji dalam ujian terbuka (promosi doktor) Program Studi Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (Prodi DHI FIAI UII) di Ruang Sidang PPS FIAI UII, Jalan Demangan Baru Yogyakarta, Sabtu (11/1/2020).

Disertasi Saefudin berjudul 'Perbankan Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara di Era Reformasi (Kajian Politik dan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)'. Selaku Promotor Prof Dr H Amir Mu'allim MIS dan Co-Promotor Dr Drs H Dadan Muttaqien MH. Saefudin dinyatakan lulus dengan predikat 'Sangat Memuaskan'.

Menurut Saefudin, dalam aspek sosiologis hukum Islam, lahirnya UU Perbankan Syariah memiliki tujuan yaitu terjaminnya kepatuhan syariah (shariah compliance) dan kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu wajib sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta fatwa yang merespons kuatnya aspirasi dan kebutuhan umat Islam dalam bidang perekonomian. "Namun dalam perjalannya pascalahirnya UU Perbankan Syariah, politik akomodasi negara terhadap perbankan syariah di Indonesia masih terlihat setengah hati. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia masih dilirih sebelah mata oleh pihak regulator," ujarnya.

Dikatakan Saefudin, perkembangan serta dinamika kemajuan perbankan syariah di Indonesia tidak akan lepas dari faktor penghambat. Oleh karena itu untuk mengawal perbankan syariah agar perkembangannya meningkat, terdapat beberapa kebijakan yang bisa dijalankan oleh berbagai stakeholders. Antara lain perlu dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung Presiden dan bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan dan regulasi yang menghambat perkembangan perbankan syariah.

Kemudian perlu dibentuk bank syariah BUMN hasil merger bank syariah untuk membentuk bank syariah baru yang merupakan BUMN, sehingga menjadi bank yang masuk dalam kategori bank dengan aset besar. Industri perbankan syariah perlu mendapat insentif dalam regulasi guna mendapatkan paket kebijakan ekonomi tersendiri, semacam suntikan dana segar. Perlu ada kajian akan perubahan regulasi khususnya UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sehingga Indonesia memiliki sistem keuangan syariah yang komprehensif dan terintegrasi. (Dev)

 

 

BERITA REKOMENDASI