Perda Penanggulangan Covid DIY Disahkan, Ada Pasal Bantuan hingga Sanksi Kurungan Pelanggar Prokes

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRJOGJA.com – DIY resmi memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2022 kemarin. Perda tersebut menjadi payung hukum segala kebijakan Pemda DIY terkait penanggulangan pandemi Covid-19 yang hari-hari ini kembali menghadapi lonjakan kasus.

Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Covid-19 DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengatakan Perda tersebut menjadikan DIY jauh lebih siap menghadapi Covid-19 karena pranata regulasi hingga penganggaran lebih memadai. DPRD DIY menilai Perda tersebut sangat penting karena sampai kini virus corona belum bisa dipastikan kapan akan berhenti dan berubah menjadi endemi.

“Kita semua belum tahu kapan pandemi akan selesai, seperti hari-hari ini walaupun dalam bentuk varian baru mulai muncul dan meningkat secara nasional dan khususnya di DIY. Dengan ditetapkannya Perda Covid-19 ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harusnya sudah bisa mulai bekerja dari sekarang karena payung hukum sudah ada,” ungkapnya pada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Dalam Perda tersebut memuat berbagai amanat yakni memberikan perlindungan kesehatan, meningkatkan kesadaran prokes, memberikan perlindungan jaminan sosial untuk pemulihan ekonomi hingga payung hukum aparat pelaksana penanggulangan covid termasuk di dalamnya masyarakat. Dalam perda juga mengatur berbagai tanggungjawab dan wewenang Pemda untuk mengatasi pandemi Covid-19 di berbagai aspek, termasuk penindakan hukum.

Diatur pula beberapa hal penting yakni penyelidikan epidemiologi, pemakaman jenasah terjangkit dan penanganan limbah infeksius Covid. Keterlibatan Jaga Warga juga disampaikan dalam Perda tersebut juga fasilitas untuk tenaga kesehatan.

“Di Perda ini sebenarnya kami ingin hilangkan sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan, karena bagaimanapun bisa disampaikan dengan teguran baik. Namun oleh Kemendagri tetap harus ada sanksi administraif misalnya menyapu jalan atau lainnya. Namun ketika dilakukan berulang ada sanksi pidananya, denda atau kurungan maksimal 6 bulan, seperti tipiring itulah,” sambung Andriana.

Pansus kini berharap, Pemda DIY lekas bergerak dan membuat aturan turunan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) DIY agar bisa segera dilaksanakan hingga tingkat terbawah. Apalagi, kini kasus Covid tengah melonjak sehingga berbagai upaya antisipasi harus dilakukan dengan segera. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI