Pergub Diberlakukan, Ini Keluhan Pengemudi Online Yogya

YOGYA, KRJOGJA.com – Peraturan Gubernur (Pergub) DIY nomor nomor 32 tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi taksi berbasis aplikasi telah resmi diberlakukan. Beberapa pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online telah terjaring saat ada razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DIY beberapa waktu lalu.

Gelombang penolakan atas Pergub tersebut terus muncul dari para pengemudi yang bernaung dalam Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ). Beberapa kali paguyuban tersebut bertandang ke DPRD DIY untuk mengadukan nasib mereka yang tak menentu pasca adanya Pergub 32 tahun 2017.

Seperti yang terlihat, Senin (24/7/2017) saat audiensi bersama dengan Pemda DIY dan DPRD DIY di kantor wakil rakyat di Jalan Malioboro. PPOJ kembali menyatakan penolakan atas pergub dan siap menempuh jalur hukum untuk menggugat.

PPOJ melalui penasihat, Edi Warsito menilai pergub sangat merugikan pengemudi secara langsung. Ia menilai, pergub tersebut salah arah karena relasi perusahaan aplikasi dengan para driver hanya sekedar mitra kerja saja bukan karyawan layaknya perusahaan lainnya.

"Misalnya KIR, kita tak menolak kendaraan dipastikan kelayakannya. Tapi ketika mekanisme diapliksikan ke kita jadi tak sesuai, KIR melekat di kendaraan dan dampaknya kendaraan jadi murah harga jual kembalinya. Kalau milik perushaaan taksi atau bus kerugian jadi beban perusahaan tapi di kami berbasis online ini kerugian jadi beban masing-masing," ungkapnya.

Edi mencontohkan, bila tetap diberlakukan uji KIR maka pengemudi yang bakal menelan kerugian besar saat terjadi pemutusan kemitraan oleh pihak penyedia aplikasi. "Misalnya KIR bulan ini, lalu bulan depan kita diputus mitra permanen oleh aplikasi, kita mau jual pasti turunnya banyak, pengemudi yang merugi lagi," sambungnya.

PPOJ pun berharap ada opsi untuk mencari solusi permasalahan tersebut misalnya dengan menggandeng pihak bengkel swasta dalam memastikan kelayakan kendaraan. "Misalnya saja libatkan bengkel swasta untuk melakukan service rutin secara berkala, buktinya kita tunjukkan dan malah lebih menyeluruh hasilnya daripada uji KIR. Perlu diingat sekali lagi bahwa kita bukan karyawan di badan hukum tersebut karena kendaraan yang digunakan adalah aset kita pribadi," ungkapnya lagi.

Sementara Plt Kepala Dishub DIY Gatot Saptadi mempersilahkan para pengemudi untuk menempuh jalur hukum saat tidak setuju dengan Pergub 32 tahun 2017 tersebut. "Silahkan saja bila mau menempuh jalur hukum, monggo saja silahkan disempurnakan menurut versi mereka," terangnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI