Pergub DIY Tentang Demonstrasi Berpeluang Berubah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY melaksanakan diskusi publik terkait Peraturan Gubernur DIY nomor 1 tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, Rabu (3/11/2021). Beberapa masukan dijaring dari beberapa komunitas masyarakat yang memungkinkan Pergub tersebut berubah.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Pemda DIY, Sumadi menjelaskan pihaknya mengundang berbagai komunitas masyarakat termasuk paguyuban di kawasan Malioboro. Diskusi menurut dia merupakan tindaklanjut rekomendasi Ombudsman setelah adanya laporan dugaan maladministrasi dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY).

“Masukan hari ini kami catat, tampung dan diskusikan bagaimana substansi itu bisa kita masukkan dalam Pergub. Ombudsman menyarankan terkait dugaan adanya maladministrasi, ini istilah umum nomenklatur administrasi. Itu hanya karena belum melibatkan aspirasi masyarakat secara penuh, karena itu kita lakukan diskusi publik hari ini,” ungkapnya pada wartawan.

Meski kembali menjalani diskusi publik namun Sumadi menegaskan bawasanya Pergub 1 tahun 2021 tersebut secara hum sudah sah diundangkan dan berjalan. Ia menilai Pergub hanya membutuhkan tambahan masukan dari masyarakat.

“Kedudukan Pergub, secara hukum sudah diundangkan dan berjalan. Tapi kita masih butuh masukan karena ada rekomendasi dari Ombudsman. Jangankan Pergub, undang-undang saja bisa diubah apabila ada hal-hal yang perlu dimasukkan. Adanya masukan masyarakat ini, apa perlu direvisi pasal-pasalnya, ini yang relevan kita masukkan dan bahan diskusi dengan Kemenkumham apakah bisa dimasukkan atau tidak. Nomenklaturnya sudah berubah, kemungkinan ada perubahan,” tandasnya.

Sumadi juga menyampaikan bawasanya ada masukan masyarakat dari paguyuban Malioboro untuk bisa diikutsertakan berpartisipasi dalam pengendalian. Hal tersebut juga akan dibahas selain adanya masukan usulan penyesuaian radius penyampaian pendapat di kawasan Istana Kepresidenan Yogyakarta.

“Kami sampaikan punya website Biro Hukum, ini tak terbatas yang hadir di sini tapi bisa memberikan masukan lewat website itu. www.birohukum.jogjaprov.go.id,” ungkapnya lagi.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Pemda DIY, , Adi Bayu Kristanto menambahkan ada masukan terkait nomenklatur Istana Negara Gedung Agung untuk diubah menjadi Istana Kepresidenan Yogyakarta. Pemda DIY menangkap masukan yang ada hari ini di mana komunitas masyarakat mayoritas setuju dengan adanya Pergub 1 tahun 2021.

“Dari Paguyuban di kawasan Malioboro setuju dengan pergub ini. Pengalaman dulu jangan sampai demonstrasi anarkis terjadi lagi. Ada masukan juga terkait radius yang pada Pergub tertuang 500 meter dari pagar atau titik terluar menjadi 150 meter. Ini jadi bahan kita dengan Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI