Pergub Penyampaian Pendapat Disahkan, Ancam Kebebasan Demokrasi?

YOGYA, KRJOGJA.com – Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) menilai Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 menjadi bukti Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengancam kebebasan berpendapat. ARDY pun menyatakan akan melakukan somasi dan melaporkan hal tersebut ke pihak terkait.

Kepada wartawan dalam temu pers di LBH Yogyakarta, Selasa (19/1/2021), perwakilan ARDY, Yogi Zul Fadhli mengatakan adanya Pergub tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka yang dikeluarkan pada 4 Januari lalu menjadi kado pahit. Menurut dia, pergub tersebut mengancam kebebasan berpendapat serta kehidupan demokrasi di DIY.

“Pergub ini mengingkari nilai demokrasi dan kebebasan HAM khususnya dalam penyampaian pendapat serta ekspresi di muka publik yang sudah dijamin UUD 1945. Pergub ini mengacu pada keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata. Pergub ini seperti menjadi pembenar tidak diperbolehaknya penyampaian pendapat maupun anspirasi publik di sentra-sentra kekuasaan,” ungkapnya.

Selain Kotagedhe, pergub mengatur pula larangan menyampaikan pendapat di empat titik yakni Malioboro, Istana Negara Gedung Agung, Kraton Yogyakarta dan Kraton Kadipaten Pakualaman seperti tertulis di pasal lima. Pasal ini menyatakan penyampaian pendapat di muka umum diperkenankan pada radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.

BERITA REKOMENDASI