Pergub Redam Covid-19, Sanksi Sosial Menanti Warga Tak Patuh

YOGYA (KR) – Pemda DIY tengah mematangkan penerapan sanksi sosial bagi masyarakat yang secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sanksi sosial ini berupa pekerjaan sosial
dan dapat disaksikan masyarakat daripada sanksi denda berupa uang. Pemda DIY pun harus lebih bijaksana dengan melakukan edukasi kepada masyarakat terus menerus guna mewujudkan budaya masyarakat hidup sehat dan hidup
tertib mengingat kondisi pandemi Covid-19 tidak diketahui kapan akan berakhir.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto Iman Santoso mengatakan untuk menegakkan aturan atau memberikan sanksi kepada pelanggaran protokoler Covid-19 sudah ada Undang Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam kondisi wabah Covid-19 ini, maka UU ini dapat dijadikan payung hukum sebagai penegakan hukum berikut dengan sanksi baik berupa pidana maupun denda. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019.

”Dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub), namun saat ini masih dalam proses pemaparan kepada Gubernur DIY. Setelah ada masukan Gubernur DIY, baru nanti akan ditetapkan sebagai Pergub,” ujar Dewo di kantornya Kompleks Kepatihan, Kamis (3/9).

Dewo mengaku meski tidak menerapkan sanksi denda, sanksi sosial dipandang akan lebih berefek jera, semisal sanksi terhadap pelanggaran tidak bermasker, berkerumun, tidak mematuhi jaga jarak fisik dan lain-lain. Namun banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat selama wabah Covid-19 ini tidak lepas dari permasalahan ekonomi masyarakat maka sebaiknya lebih pada pembinaan dan edukasi masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Terpisah ketika dimintai tanggapan soal hal itu, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengungkapkan, penegakan protokol kesehatan terus menjadi prioritas bagi Satpol PP DIY. Beberapa langkah mulai dilakukan, di antaranya penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang saat ini masih dalam proses penggodogan. Mudah-mudahan dengan adanya Pergub tersebut selain kesadaran masyarakat bisa meningkat, penegakan protokol kesehatan bisa maksimal. (Ria/Dhi/Ira)

BERITA REKOMENDASI