Perkara Mantan Lurah Srigading, Proses Hukum Harus Dihormati

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Perkara yang melilit mantan Lurah Srigading Kapanewon Sanden Bantul Wahyu Widodo (49) harus menjadi ‘pelajaran’ bagi semua pihak, baik dalam hal administrasi pemerintahan maupun hukum. Setelah berhenti sebagai Lurah Srigading pada tahun 2020, Wahyu Widodo merasa hak atas dirinya yakni ‘pengarem-arem’ hingga kini belum diberikan. Tak hanya itu, Wahyu Widodo juga dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantul dengan sangkaan penyalahgunaan jabatan dan korupsi. Atas dasar itu, Wahyu Widodo pada Rabu (17/11/2021) mengadukan perihal tersebut ke Lembaga Ombudsmen Daerah (LOD) DIY.

Direktur Indonesia Monitoring Procedur of Law (Implaw) Yogya yang juga sebagai pendamping Wahyu Widodo, R Chaniago Iseda SH, Minggu (21/11/2021) menyampaikan LOD DIY diharapkan segera menindaklanjuti pengaduan pengaduan Wahyu Widodo, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Jika pengaduan menyangkut belum diberikannya pengarem-arem, tentu LOD bisa ‘bergerak’ atas dasar Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku saat ini. “Sedangkan persoalan hukum yang dihadapi Wahyu Widodo tentu bukan menjadi ranah kerja LOD,” ujar Vhaniago Iseda.

Chaniago Iseda menuturkan Desa Srigading merupakan salah satu desa yang dijadikan pilot prohect pemerintah, sebelum terbitnya Perdes, stakeholder terkait pasti sudah melakukan evaluasi secara matang dalam menjalankan peraturan. Terbukti sampai saat ini belum ada eksekutif reviev oleh Bupati (Bantul) terhadap Perdes tersebut. Sebab dalam penyusunan Perdes Srigading No 2 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Srigading, sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pergub DIY No 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kadipaten.

Terkait masalah hukum yang ditangani Kejari Bantul, Chaniago Iseda mengatakan hal itu merupakan otoritas Kejari Bantul yang tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh pihak manapun. Kejari Bantul berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penahanan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejari Bantul tentu memiliki landasan hukum yang kuat ketika menangani sebuah perkara, sehingga berani menentukan seseorang sebagai tersangka. Demikian pula ketika harus melakukan penahanan terhadap tersangka, tentu juga memiliki dasar hukum yang kuat. “Kita harus menghormati otoritas Kejari Bantul,” katanya.

Meski demikian, asas praduga tak bersalah juga harus dijunjung, sehingga mantan Lurah Srigading berhak pula menempuh langkah-langkah hukum. Chaniago berharap antara permasalahan administrasi (belum diberikannya pengarem-arem) dengan penanganan di Kejari Bantul dengan sangkaan korupsi, harus dipilih-pilah secara proporsional.

Masing-masing berjalan dengan ‘koridornya; sendiri-sendiri, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Apa yang dialami mantan Lurah Srigading bisa menjadi pelajaran berharga bagi perangkat desa dan masyarakat agar ke depan kejadian serupa tidak terulang. (Hrd)

BERITA REKOMENDASI