Perlu Dukungan Pemerintah Realisasikan Keputusan KBJ VI

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA (KRjogja.com) – Bahasa Jawa layak dan perlu terus dikembangkan serta dilestarikan keberadaannya di tengah masyarakat. Berbagai jalur pelestarian bisa ditempuh, seperti melalui lembaga pendidikan formal, lembaga formal pemerintah di instansi maupun institusi, lembaga informal serta lembaga nonformal. Hal tersebut menjadi salah satu keputusan Kongres Bahasa Jawa (KBJ) VI di Hotel Inna Garuda Malioboro Yogyakarta, 8-12 November 2016. Sejumlah keputusan serta rekomendasi disampaikan kepada peserta kongres dalam acara penutupan, Sabtu (12/11).

"Usai pelaksanaan KBJ VI ini akan segera dibentuk tim ahli untuk menindaklanjuti keputusan yang pokok dan krusial. Untuk DIY sendiri, akan diampu oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan melalui Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra Jawa," tutur Ketua Umum KBJ VI Nursatwiko usai penutupan kongres. Sedang Kabid Sejarah, Bahasa dan Sastra Jawa Disbud DIY Erlina Hidayati mengatakan pihaknya siap membentuk tim ahli yang akan menerjemahkan keputusan dan rekomendasi KBJ VI untuk jangka waktu 1 dan 5 tahunan hingga digelar kongres berikutnya. Ia berharap payung hukum melalui Perda Tata Nilai No 4 Tahun 2011 serta adanya Raperdais

Kebudayaan yang sedang digodog di DPRD DIY bisa mewadahi kebijakan yang akan diambil terkait hasil keputusan KBJ VI. Dalam acara penutupan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutannya yang dibacakan Sisten Keistimewaan Didik Purwadi mentakan keputusan dan rekomendasi KBJ VI dapat memberikan jalan pada pemerintah dan masyarakat menuju pengembangan bahasa dan sastra Jawa di tiga wilayah, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal tersebut sebagai salah satu bekal dan pengingat masyarakat Jawa di tengah era globalisasi untuk tidak meninggalkan akar budaya. "Bahasa Jawa sebagai akar budaya akan dapat terus lestari ketika mampu mengimplementasikan tiga rencana strategis, yakni bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa keseharian keluarga dan lingkungan.

Selanjutnya institusionalisasi nilai budaya melalui perda maupun pergub serta beberapa aturan terkait lainnya. Ketiga internalisasi nilai budaya Jawa sehingga mudah diterima masuk di tengah pergaulan," sebutnya.

Menanggapi keputusan yang sudah dihasilkan, Kepala Dinas Kebudayaan DIY Umar Priyono mengatakan sudah sesuai yang diharapkan. Keputusan dan rekomendasi yang disepakati bersifat sederhana, praktis dan implementatif. Bahkan memberi dorongan yang kuat pada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi terkait pelestarian, pengembangan dan pendidikan bahasa Jawa.

"Sudah baik. Dorongan itu dijawab pemerintah melalui sambutan gubernur dengan perlunya peraturan untuk mendukung upaya realisasi keputusan. Saya kira sudah ketemu antara yang diinginkan dengan harapan sehingga tinggal implementasinya secara nyata," tegas Umar. (R-7)

BERITA REKOMENDASI