Perlu Revitalisasi Perkuat Rasa Kebangsaan

YOGYA, KRJOGJA.com – Untuk maju ke masa depan, hendaknya terlebih dahulu menengok masa lalu. Terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut penting dilakukan sebagai salah satu upaya revitalisasi sekaligus menguatkan rasa kebangsaan yang dibangun pada masa silam.

"Bahkan dalam Islam, juga diajarkan hal tersebut. Untuk menjadi bangsa yang besar, hendaknya pijakan tersebut berdasar yang sudah diletakkan pendahulu negara ini," tutur Prof Moh Mahfud MD dalam Gelar Seni Reviltalisasi Kebangsaan sebagai rangkaian Peringatan Amanat 5 September 1945 di Pendapa Gamelan Jalan Gamelan Kidul No 1 Yogyakarta, Selasa (05/09) malam.

Menurut Mahfud, sudah sepantasnya jika Indonesia menjadi bangsa besar. Sebab Indonesia merupakan satu-satunya negara yang membangun kemerdekaan dengan mengusir penjajah. Perjuangan berat tersebut harus mengorbankan jiwa dan harta benda sebagai tebusannya. Bahkan, Amanat 5 September 1945 yang disampaikan Sri Sultan HB IX dan KGPAA Paku Alam VIII untuk menjadi bagian NKRI di awal kemerdekaan merupakan bentuk dukungan yang luar biasa.

"Padahal ketika itu, jika Kraton Yogyakarta ingin menjadi negara sendiri sangat mungkin terjadi. Ada campur tangan Belanda yang mau membesarkan Yogyakarta. Sejarah kepahlawanan ini yang perlu diketahui generasi saat ini," tegas mantan Ketua MK ini.

Putri sulung Sri Siltan HB X, GKR Mangkubumi yang turut hadir dalam kesempatan ini menjelaskan, kegiatan ini sebagai upaya menngingat kembali sejarah saat Yogyakarta diberikan status daerah istimewa setelah keluarnya Amanat 5 September 1945. Hanya saja dalam peringatan ini dikemas lebih ringan dengan bentuk gelar kesenian.

GKR Mangkubumi juga menegaskan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan Pasal 18 huruf m UUK, tidak serta merta hanya untuk dirinya. Tapi ia menegaskan putusan tersebut menjadi penguat UUk ke depan.

"Karena kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Jangan hanya terfokus pada saya. Tapi bagaimana putusan MK disikapi baik, tentunya dari sisi gubernur bahwa di Yogya ini sama dengan provinsi lain. Negara tidak bisa melihat hanya untuk laki-laki atau perempuan saja karena punya hak dan peluang yang sama," tegasnya. (Feb)

BERITA REKOMENDASI