Pernikahan Dini Picu Perceraian

YOGYA, KRJOGJA.com – Pernikahan dini atau di bawah umur masih menjadi pemicu tertinggi terjadinya perceraian. Apalagi jika ditambah dengan permasalahan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, maka upaya mempertahankan ikatan pernikahan menjadi sangat sulit dilakukan.

Ketua Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogya, Maskur Ashari, mengungkapkan meski tidak lagi menjadi lembaga di bawah Kementerian Agama (Kemenag) namun pihaknya tetap komitmen mendamaikan pihak yang akan cerai atau talak. "Rata-rata ada 30 persen keluarga yang berhasil didamaikan dan membatalkan rencana cerai," terangnya di sela audiensi dengan Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi, Jumat (19/1).

Maskur menjelaskan, sejak Kemenag mencanangkan zona otoritas maka BP4 menjadi organisasi otonom. Audiensi kemarin pun salah satunya untuk mencari dukungan secara moril maupun fasilitas
kepada Pemkot Yogya. Terutama kantor sekretariat yang representatif. ”Selama ini kami berkantor di kompleks Masjid Diponegoro. Namun ruangannya kurang representatif padahal ada privasi dari
klien yang harus kami jaga,” imbuhnya.

Terkait dengan angka perceraian, tahun 2017 hingga September terdapat 26 kasus yang ditangani BP4 Kota Yogya. Kemudian yang berhasil didamaikan ada sekitar delapan pasangan. Sedangkan sepanjang
tahun 2016, dari 108 kasus cerai terdapat 11 pasang yang berhasil rujuk. Sementara ruang mediasi atau konsultasi yang diberikan BP4 Kota Yogya dibuka tiap Kamis dengan rata-rata ada enam
hingga delapan pasang.

Maskur menambahkan, pada tahun ini pihaknya akan mencanangkan gerakan anti nikah dini yang melibatkan para pelajar jenjang atas. Upaya itu ditempuh guna menekan jumlah pernikahan dini atau di
bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Angka pernikahan dini di Kota Yogya pun cenderung turun. Pada tahun 2015 tercatat 46 pasang, tahun 2016 ada 36 pasang dan tahun 2017
ada 27 pasang. "Yang menjadi keprihatinan kami, rata-rata pernikahan dini ini terjadi akibat kehamilan. Sehingga perlu ada gerakan bersama untuk menekan kasus tersebut,” urainya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI