Perpanjangan Moratorium Hotel untuk Dukung Pariwisata Yogya

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Walikota Yogya Haryadi Suyuti, meminta masyarakat memahami dengan baik terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) 85 Tahun 2018. Regulasi tersebut sebetulnya guna menegaskan perpanjangan pendirian hotel baru untuk satu tahun ke depan. Hanya, memang ada beberapa pengecualian guna melindungi industri pariwisata.

"Pengecualian itu untuk hotel yang bintang atas, yakni bintang 4 dan bintang 5. Termasuk juga homestay atau guest house agar industri pariwisata ini bisa dinikmati oleh semua kalangan," tandas Haryadi.

Kebijakan perpanjangan moratorium pendirian hotel baru di tahun 2019 ini pun mempertimbangkan berbagai hal. Selain masalah lingkungan juga dinamika industri pariwisata dengan beroperasinya bandara baru di Kulonprogo. Sehingga hotel bintang atas dipastikan tidak akan mengganggu hotel yang sudah ada saat ini lantaran segmen dan pasar yang berbeda.

Selain itu, Pemkot Yogya juga tidak akan lepas tangan terhadap potensi persaingan usaha yang kurang sehat. Pasalnya, pendirian hotel baru untuk bintang 4 dan 5 juga bakal diatur secara khusus petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaannya (juklak).

"Tidak asal berdiri begitu saja. Tunggu dulu juknis dan juklaknya nanti seperti apa. Target kami pertengahan Februari sudah ada aturan teknisnya. Harus disebutkan sejak awal jumlah kamar, luasannya, serta rencana bisnis ke depan," imbuh Haryadi.

Bahkan lokasi pendirian hotel bintang atas itu pun harus berada di jalur pipa PDAM. Pasalnya, kebutuhan air bersih sepenuhnya harus disuplai oleh PDAM Tirtamarta Yogyakarta lantaran sudah tidak diperbolehkan membangun sumur dalam. Kebijakan ini pun guna menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Yogya.

Begitu juga peluang homestay atau guest house. Sejauh ini tidak bisa dipungkiri banyak masyarakat yang berada di kampung wisata memiliki usaha insidental di bidang tersebut. Sehingga perlu ada aturan baku dan standardisasi homestay yang dikelola oleh masyarakat.

Dengan begitu, merebaknya wisatawan di Kota Yogya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Haryadi justru meminta pihak terkait seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY untuk ikut serta melakukan pengawasan. Terutama ketika musim peak seasson agar persaingan harga hotel berjalan wajar.

"Hotel bintang 4 atau 5 tidak boleh menurunkan kelas menjadi bintang 3. Harganya bisa dipantau, dan itu yang tahu adalah PHRI. Mari diawasi bersama agar industri pariwisata semakin berkembang sesuai kebutuhan," tandasnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI