Perpres Baru Payungi Peserta JKN-KIS

YOGYA, KRJOGJA.com – Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 memberi angin segar pada implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pasalnya regulasi tersebut tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-msing instansi, tapi Perpres ini juga menyempurnakan aturan yang sudah ada.

"Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat," tutur Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti kepada wartawan di Kantor BPJS Cabang Yogyakarta Jalan Gedongkuning Nomor 130 A Yogyakarta, Rabu (19/12).

Sejumlah hal yang dimuat pada Perpres tersebut, seperti pendaftaran bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Khusus untukk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), otomatis status kepesertaannya mengikuti orangtua sebagai peserta PBI.

"Untuk bayi baru lahir yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya. Proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan," ungkap Hesti.

Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung pemerintah. Perhitungan iurannya 2 persen dipotong dari penghasilan peserta bersangkutan dan 3 persen dibayarkan pemerintah.

"Dijelaskan pula dalam Perpres tersebut Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama enam bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara. Kecuali bagi mereka peserta PPU yang menerima upah di Indonesia tidak dikebakan aturan tersebut. Saat kembali ke Indonesia ia wajib melapor dan membayar iuran paling lambat satu bulan," sambungnya.

Sementara jika ada pasangan suami istri yang sama-sama pekerja, keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU dari masing-masing pemberi kerja. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai ketentuan. 

Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaannya dapat dinonaktifkan jika tidak melakukan iuran bulan berjalan hingga akhir bulan. Kepesertaannya akan kembali aktif jika sudah membayar iuran tertunggak maksimal 24 bulan dan mulai berlaku sejak 18 Desember 2018.

"Untuk denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) hingga 45 hari sejak kepesertaannya aktif kembali, maka dikenakan denda layanan 2,5 persen dari biaya diagnosa awal. Besaran dendan pelayanan paling tinggi Rp 30 juta," imbuhnya.

Ditambahkan Hesti, sesuai Perpres tersebut, peserta JKN-KIS yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatanpaling lama enam bulan tanpa membayar iuran di ruang perawatan kelas III. "Apabila terjadi sengketa PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap," tegasnya. (Feb)

BERITA REKOMENDASI