Perwal Dana Kelurahan Harus Segera Rampung

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pengaplikasian penggunaan dana kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dikeluhkan. Belum adanya peraturan tertulis di tingkat kota dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 130 tahun 2018 menjadi penyebab ketakutan para lurah menghadapi turunnya dana senilai Rp 352 juta di tahun 2019 ini.

Riyan Wulandari, Lurah Pakuncen dalam rapat kerja pengelolaan dana kelurahan dari APBD bersama Cholid Mahmud di Kantor DPD RI DIY Selasa (05/03/2019) siang mengungkap saat ini para lurah masih menunggu adanya aturan teknis terkait penggunaan dana kelurahan. Hal tersebut menurut dia penting sebagai pedoman hukum dalam melangkah lantaran adanya aturan-aturan ketat yang mengikat dalam prakteknya.

“Dari sisi teknis dan administrasi harus adac jadi ada aturan yang kita pegang. Selama ini baru Permennya (Permendagri) dan belum ada petunjuk teknis di bawahnya. Kami khawatir tidak bisa tepat waktu kalau belum ada aturan teknisnya. Ini hal baru, di kelurahan juga terbatas hanya 5-6 orang saja. Pekerjaan ekstra untuk kami, ada yang masuk ICU bahkan karena beban kerja lebih besar,” ungkapnya.

Sementara Cholid Mahmud meminta Pemkot Yogyakarta untuk untuk segera menyelesaikan Peraturan Walikota (Perwal) yang menjadi petunjuk teknis para lurah dalam menggunakan dana kelurahan. Para lurah yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disebutnya perlu aturan baku yang segera diterbitkan di tingkat kota.

“Saya berharap segera selesai Perwalnya karena tahap pertama dari Rp 352 juta sudah akan turun paling tidak Mei 2019 ini. Selain itu juga tadi ada kekurangan personil di kelurahan yang ternyata hanya 5-6 orang saja. Ini perlu dipikirkan apakah perlu memperbantukan staf dari kecamatan,” ungkapnya.

Menurut Cholid, Kota Yogyakarta diharapkan akan menjadi contoh pengelolaan dana kelurahan untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Hal tersebut lantaran oleh pemerintah pusat, Kota Yogyakarta dianggap memiliki 45 kelurahan berpredikat maju.

“Kalau saya harapannya Kota Yogya bisa jadi percontohan untuk daerah lain. Namun saat ini fokusnya menerbitkan Perwal terlebih dahulu sebagai petunjuk teknis,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI