Perwal Dana Kelurahan Rampung Akhir Maret, LPMK Harus Dilibatkan

YOGYA, KRJOGJA.com –Peraturan walikota (Perwal) terkait pengelolaan dana kelurahan ditargetkan rampung akhir Maret 2019. Namun begitu, masih ada ganjalan yang harus diurai oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebelum akhirnya mengetok palu untuk nantinya mencairkan dana termin pertama dari total Rp 352 juta per kelurahan. 

Satu pihak yang ingin diikutsertakan lantaran juga bagian dari masyarakat kelurahan yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). LPMK di Kota Yogyakarta merasa tak bisa begitu saja dikesampingkan lantaran nantinya dana kelurahan juga menyentuh masyarakat yang selama ini berada dalam binaan mereka. 

Singgih Maryanto, Ketua LPMK Mantrijeron kemudian menyampaikan bawasanya selama ini belum ada pemahaman yang sejalan antara kelurahan dengan LPMK terkait wacana kucuran dana kelurahan. Karena itu menurut dia, kelurahan dan LPMK harus duduk bersama sehingga muncul kesepahaman dalam implementasi penggunaan nantinya. 

“Kita harus duduk bersama lurah karena nuwun sewu mungkin pemahaman satu lurah dengan lainnya tidak sama. Harus ada forum agar pengelolaan dana kelurahan ini berjalan searah, dengan pemahaman sama. Karena memang ASN, lurah tidak sedikit yang merupakan penduduk asli sehingga tak tahu kondisi dan karakter di lokasi, dan kami LPMK yang mungkin lebih paham,” ungkapnya dalam agenda diskusi publik Peran Masyarakat dan Optimalisasi Dana Kelurahan Selasa (19/3/2019) petang di Kantor DPD RI DIY. 

Zusri Kusuma Wardani, Kasubid Pengendalian Program Daerah Bappeda Kota Yogyakarta mengatakan saat ini pihaknya terus bekerja untuk mewujudkan selesainya Perwal Pengelolaan Dana Kelurahan pada akhir Maret nanti. Namun begitu, pemkot tidak membuat secara rigid dari awal hanya mengubah perwal yang ada untuk disesuaikan dengan Permendagri 130 tentang Dana Kelurahan. 

“Kami saat ini sedang susun revisi perwal pelimpahan kewenangan. Harapannya akhir Maret sudah selesai penyusunannya. Mau tak mau selesai akhir Maret. Kalau rigid (membuat baru) butuh waktu sangat lama dengan telaah dan naskah akademis dan sebagainya. Bypasnya ya kawinkan perwal lama dengan Permendagri 130,” ungkapnya. 

Pemkot menurut dia akan segera melakukan pertemuan dengan LPMK untuk mencari sinkronisasi pemahaman agar implementasi penggunaan dana kelurahan bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan. “Nanti kami akan ajak lurah dan LPMK membahas apa yang bisa dilakukan oleh keduanya,” tandasnya. 

Sementara Anggota DPD RI DIY Cholid Mahmud mengharapkan pemkot mampu mencari formulasi apik untuk memadukan kinerja Kelurahan dan LPMK yang seharusnya menjadi partner layaknya eksekutif dan legislatif. “Saya kira LPMK dan Kelurahan memiliki fungsi yang sama-sama baiknya hanya saja Lurah yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini. Pemkot harus mendengar masukan dari LPMK yang nantinya akan dirumuskan oleh asosiasi LPMK Kota Yogyakarta. Harapan kami akhir Maret selesai Perwalnya dan Mei dana cair karena sebenarnya sudah siap,” terang Cholid. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI