PHRI DIY Justru Minta Pemda Kontrol Hotel dan Restoran Non Anggota

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRjogja.com – Pemda DIY maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemkot) se-DIY diminta agar bisa mengontrol hotel-hotel baik binatang atau non bintang serta restoran atau rumah makan di DIY yang bukan anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY dalam menghadapi momentum Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Sebab, banyak hotel dan restoran di DIY yang belum bergabung menjadi anggota PHRI DIY sehingga sulit dikontrol demi mengantisipasi munculnya klaster Covid-19 dari industri pariwisata.

Ketua BPD PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono menyatakan perlu diketahui anggota PHRI DIY yang terdaftar baru bekisar 480-an hotel/penginapan serta restoran/rumah makan. Padahal realitanya lebih banyak hotel dan restoran di DIY yang belum tergabung menjadi anggota PHRI DIY.Perlu diketahui syarat masuk menjadi anggota PHRI adalah wajib mempunyai izin lengkap.

” Pemda selalu menyoroti anggota PHRI yang tentunya sudah taat dengan peraturan-peraturan yang ada. Sementara yang belum tergabung menjadi anggota kami, lebih condong tutup mata atau tidak di sorot. Inilah yang dirasakan kurang adil bagi kami, terlebih pandemi Covid-19 belum usai maka kita perlu waspada dengan penerapan protokol kesehatan ketat,” tandasnya kepada KR, Jumat (10/12).

Deddy menyampaikan pihaknya justru khawatir yang belum menjadi anggota PHRI DIY inilah justru abai protokol kesehatan karena tidak ada yang mengawasi dan mengontrol non anggota selama ini. Apabila ingin mengantisipasi munculnya klaster baru di dunia pariwisata, seharusnya Pemda mengontrol dan melakukan pengawasan kepada hotel maupun restoran non anggota PHRI.

BERITA REKOMENDASI