Pilkada 2018 Rawan Konflik

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, tidak hanya rawan terjadinya konflik, juga berpotensi muculnya banyak sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Kerawanan tersebut terjadi karena Pilkada berdekatan waktunya dengan perhelatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

"Medsos bisa menambah kerawanan itu jika digunakan untuk menyebar ujaran kebencian. Apalagi masyarakat saat ini sangat akrab sekali dengan medsos," ujar pakar sosiologi dari UGM Ary Sudjito kepada KRJOGJA.com, Selasa (26/12/2017) menanggapi potensi kerawanan Pilkada 2018.

Untuk menekan kerawanan tersebut, penyelenggara Pilkada harus dapat memetakan dengan baik potensi konflik tersebut. Selain itu dengan kerjasama KPU, Bawaslu dan Panwaslu berusaha untuk menekan terjadinya konflik. "Mereka harus dapat meyakinkan pemilih untuk tidak terjebak atau terpengaruh pada ujaran kebencian dan berusaha untuk menghasilkan kualitas Pilkada yang baik.

"Pengawasan terhadap munculnya ujaran kebencian menjadi penting," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ary melihat hasil Pilkada 2018 berpotensi mempengaruhi hasil Pemilu  Legislatif dan Presiden 2019. Sehingga, ketegangan bisa terjadi dengan waktu yang lebih lama dibandingkan Pilkada sebelumnya.

Terkait kemungkinan banyaknya sengketa di MK setelah Pilkada, sangat dimungkinkan. Namun untuk mengurangi terjadinya sengketa, KPU hendaknya sejak awal harus memperkuat pendataan pemilih. Selain itu proses pemilihan juga berjalan dengan baik.

Terpisah, Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin menilai Pilkada 2018 berpotensi menimbulkan banyak gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 digelar dalam waktu berdekatan.

"Sangat mungkin banyak gugatan sengketa, karena kemeriahan suhunya juga seperti pilkada, menjelang pileg pilpres jadi kaya pemanasan, menjelang pileg pilpres jadi sangat berkait," ujar Afif di D Hotel, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Waktu yang berdekatan itu diprediksi membuat situasi politik lebih serius. Bawaslu akan memperhatikan soal indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk mengantisipasi munculnya konflik.

Afif mengatakan seperti sidang sengketa yang dilakukan oleh calon perseorangan yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU. Menurutnya rasa tidak puas ini yang akan menimbulkan banyaknya calon yang mengajukan gugatan.

"Kayak kasus-kasus calon perseorangan banyak ini sidang-sidang sengketa yang naik, mungkin tidak semuanya terpantau. Ada yang ditolak misal di Bogor, di Maluku Utara ditolak kan banyak," ujar Afif. (Jon)

Baca Juga

Bank Daerah Harus Waspada Jelang Pilkada Serentak

 

BERITA REKOMENDASI