Pilkada Serentak Bisa Terjadi Terobosan dan Terabasan

YOGYA, KRJOGJA.com – Tanggal 23 September tahun 2020 diselenggarakan Pilkada serentak di Indonesia. Sebanyak 270 daerah melaksanakan Pilkada dengan perincian, 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, 37 pemilihan walikota. Tahun 2020 menjadi momentum penting kehidupan hukum, politik berdemokrasi, khususnya untuk menyongsong pemilihan Pilpres tahun 2024. Bagi pemimpin petahana yang tahun 2024 tidak mencalonkan lagi, langkah kepemipinannya bisa melawan arus, tidak terduga dengan melakukan terobosan dan terabasan. Demikian diungkapkan Prof Dr Jimly Asshidiqi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI dalam Seminar Nasional kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI) di kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Jalan Kapas Semaki, Yogya, Sabtu (23/11/2019). Seminar Nasional juga menghadirkan narasumber Pramono Ubaid Thantawi MA (Ketua Komisi Pemilihan Umum RI), Abhan SH MH (Ketua Bawaslu RI), Rahmat Muhajir Nugroho SH MH (Dekan Fakultas Hukum-UAD) dengan moderator Heru Astar SH. Kegiatan bertema 'Mengenal Integritas Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020' tersebut diberi pengantar Jainudin H Usman (Ketua Panitia), Gilang Permana (Gubernur BEM-FH) sambutan Dr Norma Sari SH MH (Wakil Dekan FH-UAD) dan dibuka tadi malam oleh Rektor UAD Dr Muchlas MT. Menurut Jimly Asshidiqi, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 menjadi momentum penting kehidupan politik berdemokrasi. "Bagi mahasiswa harus mengambil peran, apalagi pengurus parpol yang dulu beroposisi masuk dalam struktur pemerintah. Aktivis mahasiswa hukum harus memberi suara alternatif sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan, jangan hanya jadi penonton dan diam saja," ujarnya. Dalam pengamatan Jimly, Presiden Joko Widodo yang notabene tahun 2024 tidak mencalon lagi, belum lama telah melontarkan gagasan 'Omnibus law' untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan. Dijelaskan Jimly, 'Omnibus law' bertujuan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyerderhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. "Omnibus law ini bisa jadi contoh terjadinya terobosan sekaligus terabasan," ujarnya. Jokowi pada periode kedua ini tidak membutuhkan popularitas, kebijakan politik bisa tidak terduga, bahkan bisa melawan arus, seperti memangkas birokrasi, Wamen yang banyak sekali, Staf Khusus Presiden dari kaum milenial. "Masyarakat hukum harus mencermati, menyadari perubahan yang terjadi dan mengambil peran untuk bersuara," katanya. Dalam pandangan Jimly, suatu negara tidak ada suara berbeda, tidak ada suara alternatif justru berbahaya, pemerintah bisa sewenamg-wenang membuat kebijakan. "Suara alternatif yang bisa diharapkan sekarang ini hanya dari mahasiswa. Maka mahasiswa hukum aktiflah, terlibat, mengkaji dan suarakan, khususnya Pilkada serentak sampai Pilpres 2024," ajaknya. Setidaknya mencemati kehidupan hukum, politik berdemokrasi dari segi kualitas, kuantitas dan integritas. (Jay).

 

 

BERITA REKOMENDASI