PKS Minta Pemda DIY Perhatikan UMKM

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY mengapresiasi Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) Mikro yang diterapkan sejak 9 Februari lalu. PKS menilai pembatasan tersebut bisa memberikan sedikit ruang bagi UMKM bergerak di tengah pandemi yang membatasi berbagai aktivitas ekonomi.

Ketua DPW PKS DIY, Agus Masudi mengatakan saat ini seluruh elemen masyarakat merasakan dampak hebat pandemi di sektor ekonomi. Hal tersebut menurut PKS harus diperhatikan termasuk sektor UMKM yang menjadi penyangga ekonomi DIY.

“Masalah sosial dan ekonomi yang timbul dari pandemi covid-19 ini tentu sangat memberatkan kehidupan rakyat. Hampir semua sektor ekonomi yg berbasis pariwisata di DIY yg terguncang seperti perdagangan, jasa travel, perhotelan, transportasi, catering/restoran dan berbagai sektor lainnya. Ini perlu penanganan yang serius,” ungkap Agus pada wartawan, Minggu (14/02/2021).

PKS menilai, pemerintah harus terus memberikan bantuan pada masyarakat dengan data yang terbaru dan terverifikasi. “Bagi yg masih memiliki aset yang bisa di produktifkan pemerintah kami harapkan bisa memberikan stimulasi ekonomi yang diprioritaskan bagi ketahanan pangan keluarga,” sambung dia.

Sementara Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS DIY, Dewi Nur Aini, menambahkan pihaknya menaruh konsern pada penanganan Covid terutama agar ekonomi bisa bergerak. PKS menurut dia memiliki program Jogja Gumregah, yang diharapkan bisa membantu UMKM bangkit.

“Kami mendorong semangat menolak tumbang agar terus bangkit tak kalah dengan keadaan. Kami inisiasi program dan mendorong kebijakan penanganan Covid yang pro UMKM. PTKM Mikro terobosan baik dan harapannya bisa jadi ruang gerak untuk UMKM. PKS yakin dengan terus berjuang mengelola usaha keluarga masing-masing dengan tetap prokes kita berjalan melewati ini,” ungkapnya.

Dewi mengatakan pula pihaknya memiliki chapter di kabupaten kota untuk membantu warga secara riil. PKS melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga membentuk Rumah Keluarga Indonesia di lima kabupaten/kota hingga tingkat kapanewon.

“Kami targetkan segera terbentuk di seluruh kalurahan DIY. Pengokohan tidak hanya hal yang tak tampak saja tapi secara ekonomi juga. Kami kuatkan perempuan dan kemudian dampaknya pasti akan ke keluarga,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI