PKS Setujui Rencana Pemerintah Tinjau Ulang UU ITE

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah melempar wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dirasa masih memiliki pasal-pasal yang multitafsir. Rencana tersebut mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak beberapa tahun terakhir mengusulkan revisi UU ITE masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana revisi UU ITE. Revisi tersebut menurut Sukamta bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat meski sebenarnya sudah terbilang terlambat.

“Meskipun dari sisi pemerintah sudah agak terlambat, karena apabila revisi nanti selesai dibahas antara pemerintah dengan DPR yang biasanya memakan waktu 1 hingga 2 tahun pembahasan, kemungkinan UU ITE yang sudah direvisi baru bisa diterapkan pada tahun 2023 atau 2024 di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi jangan sampai revisi UU ITE ini nantinya hanya move politik kosong belaka,” ungkap Sukamta melalui rilis tertulis, Selasa (16/02/2021).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan sebetulnya undang-undang ITE sangat mulia pada awal pembahasannya dulu, yakni untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya (elektronik). Waktu undang-undang ini disahkan menjadi UU RI No. 11 tahun 2008 itu juga sebetulnya sudah dinilai terlambat, karena awal tahun 2000an dunia internet sudah booming, tanpa ada aturan hukum yang secara pasti mengatur.

“Berjalan seiringnya waktu, ternyata UU ITE ini dalam implementasinya malah lebih kental nuansa hukum pencemaran nama baiknya daripada soal transkasi ekonomi-bisnisnya. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dianggap pasal karet dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi masyarakat, hingga banyak korban berjatuhan. Banyak orang dilaporkan, ditangkap dan ditahan karena menyampaikan pendapatnya di internet,” sambungnya.

Oleh karena itu, lanjut Doktor lulusan Manchester ini, UU ITE direvisi menjadi UU RI No. 19 tahun 2016. Saat itu beberapa hal direvisi seperti soal pemblokiran situs internet, right to be forgotten, penyadapan, penyidikan, dan termasuk pasal pencemaran nama baik yang dikurangi maksimal ancaman pidana penjaranya dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

“Kami Fraksi PKS saat itu meminta agar pasal pencemaran nama baik ditinjau ulang, bahkan kalau perlu dihapus saja, mengingat sudah diatur dalam KUHP, agar tidak ada duplikasi pengaturan. Hanya fraksi PKS dan PAN yang dianggap progresif pandangannya terhadap pasal tersebut. Pada implementasinya, ternyata masih banyak proses hukum kasus pencemaran nama baik di lapangan yang tidak sesuai dengan spirit revisi tersebut. Malah terakhir kriminalisasi melebar ke pasal-pasal lain seperti pasal soal hoax dan pasal keonaran yang juga dianggap pasal karet. Ya semoga ke depannya revisi UU ITE bisa memberikan kejelasan hukum berasaskan keadilan,” pungkas legislator wakil DIY ini. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI