Polemik RUU KPK, Mahfud MD Dorong Jokowi Bertemu dengan Agus Rahardjo Cs

YOGYA, KRJOGJA.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfud MD mendorong agar Presiden Jokowi bertemu dengan Komisioner KPK. Pertemuan untuk berdiskusi soal revisi UU KPK yang menuai polemik di lapisan masyarakat.

"Mungkin Presiden perlu memanggil mereka untuk tukar pendapat, berdiskusi. Apa salahnya untuk saling bertemu tentang nasib KPK," kata Mahfud kepada wartawan di sela acara Reuni UII angkatan 78 Fakultas Hukum, di D'tambir Yogyakarta, Minggu (15/09/2019).

Baca Juga: Gandeng KPK, Garuda Indonesia Bersih-bersih Praktek Korupsi

Menurut Mahfud, sikap bijaksana jika Jokowi bersedia bertemu para Komisioner KPK periode 2015-2019, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata.

Karena semua pihak ingin KPK menjadi kuat. Apalagi Jokowi mengatakan ingin menguatkan KPK, sama halnya dengan keinginan masyarakat. Hanya tinggal bagaimana diskusinya untuk mengambil sebuah keputusan.

"Diskusi mana yang menguatkan, apakah versi konsep Presiden apa konsep masyarakat sipil. Ini namanya negara demokrasi, melalui pembahasan yang terbuka. Itu sebabnya sejak awal setiap rancangan UUD harus dibahas dengan asas keterbukaan," jelas Mahfud.

Mahfud pun mengimbau kepada semua pihak untuk tidak bersikap fatalis terhadap persoalan yang menerpa KPK ini.

"Tidak boleh ada yang bersikap seperti itu. KPK bubarkan saja, angan seperti itu. Orang Islam itu mempunyai dalil, yang berbunyi, kalau engkau tidak bisa ambil seluruhnya, jangan buang seluruhnya. Ambil peluang yang masih tersisa itu untuk berjuang," tuturnya.

Baca Juga: Sekolah di Yogya, Palajar Asal Papua Ini Ceritakan Pengalamannya

Mahfud menambahkan, negara harus mengambil keputusan. Itulah perlunya bernegara. Agar ada otoritas negara yang mengambil jika terjadi berbedaan. Semua masyarakat harus menjaga kelangsungan negara dengan tunduk kepada keputusan-keputusan, tetapi pembuat keputusan juga harus terbuka terhadap setiap masukan. Sehingga negara ini dan seluruh programnya menjadi milik bersama. (Ive)

BERITA REKOMENDASI