Polisi akan Tindak Tegas Pelajar SMP Bawa Motor

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kasus klithih yang akhir-akhir ini sering terjadi dan melibatkan oknum pelajar, butuh perhatian serius dan solusi tepat. Agar akar persoalan klithih bisa diselesaikan secara tuntas, pembahasannya jangan hanya melihat dari sisi korban atau pelakunya, tapi lingkungan sekitar juga perlu diperhatikan. Khususnya terkait keterlibatan mereka dalam melakukan fungsi kontrol dan pengawasan.

“Salah satu upaya untuk mengantisipasi munculnya klithih, sebaiknya sekolah-sekolah terutama jenjang SMP melarang siswanya membawa sepeda motor saat sekolah. Selain itu, larangan parkir juga perlu diberlakukan di lingkungan sekitar sekolah seperti kantin ataupun rumah-rumah penduduk. Sebab, dari sejumlah kasus yang terjadi, kebanyakan pelakunya merupakan pelajar yang membawa sepeda motor di jalanan,” kata Wakapolda DIY, Brigjen Pol Karyoto.

Karyoto mengungkapkan, sebetulnya selama ini sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan klithih. Misalnya aparat kepolisian bekerja sama dengan warga sekitar sekolah menginfokan titik-titik parkir yang biasanya dipakai pelajar SMP sederajat. Bila imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat kepolisian siap menindak tegas pelajar. Salah satunya dengan menilang mereka (pelajar) yang tidak memiliki SIM.

“Selama ini mungkin sudah ada larangan dari sekolah supaya siswa SMP tidak membawa sepeda motor. Tapi terkadang siswa tetap membawa dan dititipkan di tempat yang berdekatan dengan sekolah. Menyikapi hal ini kami minta sekolah melarang anak SMP atau anak SMA yang tidak punya SIM untuk membawa motor ke sekolah atau dititipkan kantin, tukang kebun, atau di sekitar sekolah,” ungkap Karyoto.

Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyono mengaku, siap mendukung kebijakan dan arahan Gubernur DIY untuk memberantas maraknya kasus klithih di DIY baik melalui organisasi masyarakat (Ormas) maupun Jaga Warga. Selain itu, pihaknya mengembangkan program kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dengan menggandeng berbagai forum kemasyarakatan yang ada di DIY.

“Bangsa Indonesia bukan bangsa yang intoleransi sehingga tetap dibuka pembinaan berkebangsaan kepada masyarakat sampai terendah di level dusun termasuk generasi milenialnya. Sehingga kami berharap bisa bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung kebijakan Gubernur DIY guna memerangi banyaknya kasus klithih di DIY,” ungkap Agung.

Diakui, pihaknya tidak kurang-kurang melakukan pencermatan dan mengantisipasi peristiwa tersebut baik dari aparat kepolisian maupun masyarakat serta berbagai komponen yang ada. Namun, banyak masyarakat yang sulit mengendalikan diri dan marah apabila menghadapi pelaku klithih sehingga main hakim sendiri. Peristiwa klithih yang masih merajalela di DIY ini, kunci pencegahannya adalah menjalin sinergitas dengan berbagai pihak.

“Klithih merupakan persoalan dan tindakan kriminal yang sudah jelas harus diberantas. Sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat agar sabar dan membantu kita dengan melakukan tindakan preventif,” tandasnya. (Ria/Ira)

BERITA TERKAIT