Polisi Bertekad Berikan Layanan yang Optimal

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Masyarakat yang berniat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY diminta untuk datang dan mengurus sendiri, tidak perlu meminta ‘tolong’ calo. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lantaran eksistensi calo yang tidak jelas. Lain halnya, jika pengurusan PKB baik tahunan atau lima tahunan diserahkan kepada Biro Jasa yang sudah terdaftar keberadaannya di Ditlantas Polda DIY.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda DIY AKBP Edy Bagus Sumantri SIK, Jumat (07/01/2022) menyampaikan sebenarnya masyarakat tidak perlu bingung jika berniat membayar PKB tahunan atau lima tahunan. Pihaknya sudah menempatkan petugas untuk melayani masyarakat yang belum tahu tata cara pembayaran PKB di ‘Ruang Informasi’ yang letaknya cukup strategis.

Petugas akan memandu prosedur pembayaran PKB, mulai dari pendaftaran, registrasi, hingga pembayaran (pajak tahunan). Khusus pajak lima tahunan, wajib pajak harus melakukan chek fisik kendaraan bermotor. “Jika semua persyaratan telah dipenuhi, tinggal menunggu dicetaknya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB,” jelas Edy Bagus.

Edy Bagus menyampaikan pada pinsipnya petugas akan melakukan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok kepolisian sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Dengan demikian prinsip yang dipegang setiap anggota polisi dalam melakukan pelayanan adalah ‘apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, bukan apa yang didapatkan dari masyarakat’. Karena itu, masyarakat diimbau untuk langsung menanyakan atau minta tolong kepada petugas jika menghadapi sejumlah kendala pada saat berurusan dengan kepolisian, salah satunya ketika melakukan pembayaran PKB.

Perihal adanya Biro Jasa, Edy Bagus menjelaskan keberadaan Biro Jasa dimungkinkan karena ada aturannya. Ketika Biro Jasa menjalankan tugasnya, semua prosedur dan syarat harus dipenuhi. Tidak ada istilah petugas akan mempermudah atau memberi dispensasi kepada Biro Jasa, dibanding wajib pajak lainnya.

Prinsipnya, tidak ada kebijakan yang sifatnya diskriminatif yang bisa merugikan masyarakat. “Layanan terhadap masyarakat menjadi prioritas sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap Edy Bagus.

Terkait hal tersebut, Edy Bagus telah memerintahkan seluruh anggotanya agar bisa memberikan layanan yang baik, ramah dan memuaskan kepada masyarakat. Tidak diharapkan adanya kekecewaan masyarakat karena perlakuan yang tidak familier dari ‘oknum’ petugas ketika memberikan pelayanan. Karena jika masyarakat sampai kecewa oleh pelayanan petugas tentu akan mempengaruhi penilaian terhadap institusi kepolisian. “Jika ada satu saja petugas melakukan kesalahan atau penyimpangan pelayanan, otomatis hal itu berpengaruh pada citra kepolisian,” ucap Edy Bagus.

Edy Bagus menyampaikan pihaknya tidak alergi terhadap kritik dan saran, sepanjang hal itu demi kebaikan pasti akan diterima dengan tangan terbuka. Hanya saja kritik dan saran itu tidak tendensius untuk kepentingan-kepentingan tertentu, melainkan harus memiliki dasar dan bertujuan untuk peningkatan kinerja. (Hrd)

BERITA REKOMENDASI