PPDB Zonasi SMP Kota Yogya Dirombak

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, terutama untuk SMP negeri di Kota Yogya, mengalami perombakan. Khususnya pada komposisi kuota maupun jalur yang dapat dimanfaatkan. Kebijakan ini mempertimbangkan asas keadilan karena lokasi sekolah yang belum merata.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengungkapkan peraturan walikota (perwal) terkait PPDB zonasi pada tahun ini juga diterbitkan lebih awal.

“Persoalan yang terjadi pada PPDB tahun lalu menjadi evaluasi kami. Harapannya persoalan itu tidak lagi terjadi tahun ini sehingga perwal juga kami terbitkan lebih dini,” jelasnya dalam jumpa pers di Balaikota.

Terkait letak SMP negeri di Kota Yogya, dari 16 sekolah mayoritas berada di sisi utara. Sedangkan di Yogya selatan hanya terdapat lima sekolah.

Sementara tahun lalu, dari total 90 persen untuk zonasi dibagi kuota jarak 75 persen dan prestasi 15 persen. Akibatnya, banyak siswa dari wilayah Yogya selatan yang kalah bersaing. Pada tahun ini, komposisi zonasi pun dirombak.

Kuota 90 persen tersebut dibagi dalam empat jalur. Masingmasing untuk bibit unggul 10 persen, jarak atau wilayah 30 persen, mutu atau prestasi 40 persen, dan pemegang KMS 10 persen. Dengan begitu, warga Kota Yogya yang hendak melanjutkan sekolah ke SMP negeri memiliki kesempatan yang lebih luas.

”Yang paling baru ialah jalur bibit unggul. Setiap sekolah yakni SD berhak mengajukan 10 persen siswanya yang memiliki keunggulan dengan mempertimbangkan nilai rapor sejak kelas 4 hingga 6. Begitu selesai USBN, mereka akan kami berikan formulir pilihan sekolah. Kemudian setelah nilai USBN keluar, akan diketahui diterima atau tidaknya,” imbuh Budi.

Terkait jalur mutu atau prestasi, kuotanya sengaja dinaikkan menjadi 40 persen karena mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Terutama agar siswa yang memiliki nilai USBN cukup bagus, memiliki kesempatan dalam memilih SMP negeri. Sehingga tidak menutup kemungkinan, penduduk Yogya selatan memperoleh peluang terbuka untuk bersekolah di Yogya utara, begitu pula sebaliknya.

”Meski tetap menerapkan zonasi, namun prestasi anak didik juga perlu diapresiasi. Semoga persoalan tahun lalu, tidak lagi terjadi,” tandas Budi.

Sementara PPBD SD negeri, masih sama seperti tahun lalu yakni bersaing usia. Bagi penduduk dalam kota yang ingin sekolah di SD negeri dalam satu kecamatan yang sama, berhak mendapat tambahan usia 180 hari. Sedangkan yang mendaftar di SD negeri kecamatan lain dalam wilayah Kota Yogya, mendapat tambahan usia 120 hari.

Dari total 89 SD negeri, 41 sekolah di antaranya akan menerapkan sistem online, dan sisanya masih manual. ”Untuk teknis pelaksanaan PPDB, masih kami koordinasikan dengan DIY supaya semua seragam,” katanya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI