PPG Beri ‘Deadline’ Haryadi Suyuti Hingga November

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG) DIY menggelar diskusi dengan senior-senior Golkar DIY di kawasan Jalan Laksda Adisutjipto Sabtu (26/10/2019). Mendapat dukungan para senior, PPG pun memberikan ‘deadline’ kembali pada Ketua Umum DPD I Partai Golkar DIY Haryadi Suyuti (HS) untuk turun dari jabatannya sebelum Musyawarah Nasional (Munas) Desember mendatang.

Koordinator PPG DIY, Hasan Syaifullah mengungkap diskusi dengan beberapa senior dilakukan untuk menyamakan persepsi gerakan yang beberapa waktu terakhir dilakukan. Hampir semua kader Golkar DIY menurut Hasan merasakan hal sama di mana kepemimpinan HS tak berjalan sebagaimana mestinya termasuk kegagalan dalam pemilihan legislatif 2019 lalu.

“Kami sempat ditemui orang dekat Pak Haryadi, mengatakan beliau siap mundur setelah Munas, pertanyaan kami ada apa kok harus menunggu Munas. Kamk tetap berkomitmen, jangan sampai Munas, kalau bisa November ini turun,” ungkapnya ketika berbincang dengan wartawan di sela acara.

Dalam diskusi, FX Soedardi, Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar DIY yang hadir langsung mengungkap dukungan penuh pada PPG yang menghendaki perubahan lebih baik Partai Golkar DIY. Soedardi berharap PPG menempuh jalur sesuai peraturan berlaku untuk mewujudkan perubahan yang dikehendaki bersama.

“Tapi jangan lupa bahwa yang berhak mengusulkan adalah struktur, paling tidak 3 DPD II yang mengusulkan maka terjadi. Ya pelan-pelan tapi pasti akan ganti nanti, pasti itu. Saya melihat, memang pergerakan DPD tak maksimal. Kantor DPD kok koyo njaratan sepi nyenyet. Dulu kalau menghadapi pilkada itu tobat, kami siang malam bahkan tidur di kantor tapi sekarang tidak ada. Ini faktanya seperti itu,” ungkap dia.

Salah satu tokoh senior Golkar DIY lainnya, John S Keban juga menyampaikan dukungan serupa. Hanya saja, John meminta PPG untuk melangkah sesuai konstitusi agar tak menimbulkan masalah baru kedepan. 

"Kami para senior memberi suport dan dukungan. Kami ingin dengarkan aspirasi pemuda. Persoalan kepemimpinan itu hal biasa dalam organisasi, tapi terpenting harus sesuai konstitusional. Ada konstruksi berpikir dan pasti akan diakomodasi senior. Tuntutan pada Ketua DPD itu hak aspirasi anak muda tapi semua harus dalam koridor konstitusional. Kader Golkar harus paham bekerja baik memberi solusi bukan melahirkan masalah baru,” ungkap dia. (Fxh) 

BERITA REKOMENDASI