PPKM Diperpanjang, Sultan Minta Desa Awasi Mobilitas Warga

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai 28 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 mendatang. Keputusan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Kalau pemerintah pusat memperpanjang tidak ada pilihan lain, DIY juga memperpanjang. Kecuali kalau kita punya keyakinan kasusnya turun menjadi 50 atau 100 kasus. Tapi kalau kasusnya masih lebih dari 200 tidak berani,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis (21/1).

Menurut Sultan, penyebaran Covid-19 di DIY saat ini kebanyakan melalui keluarga dan tetangga. Untuk itu jika interaksi antar warga tidak diputus, maka kasus positif Covid-19 sulit untuk ditekan. Selain itu, apabila pembatasan kegiatan masyarakat itu diperpanjang, Sultan mengharapkan desa-desa bisa aktif dalam mengawasi mobilitas masyarakat. Pengawasan di desa dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Saat awal-awal kasus Covid-19 kita mencoba memutus mata rantai di level RT/RW sama desa. Bahkan saat saya keliling dibeberapa tempat jalan masuk ditutup bambu. Tapi saat ini ketika ada sedikit kebebasan, saat saya keliling hanya ada tulisan saja. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, saya berharap peran RT/RW dan desa sangat penting,” terang Sultan.

Sultan mengungkapkan, langkah (strategi) yang diterapkan Pemda DIY saat ini sedang diadopsi oleh pemerintah pusat. Langkah tersebut diterapkan di beberapa provinsi di Jawa dan Bali yang bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19.

“Harapan saya kita (DIY) bisa memberi contoh dan kasusnya (angka penularan Covid-19) bisa turun,”ujar Sultan.

BERITA REKOMENDASI