PPP DIY Pastikan Solid Satu Kepemimpinan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA (KRjogja.com) – Anggota DRPD DIY Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Yazid menegaskan, PPP DIY dalam kondisi solid dibawah satu komando Ketua DPW PPP DIY HM Syukri Fadholi. Pernyataan Muhammad Romahurmuzy yang mengatakan akan diadakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dalam waktu dekat, sama sekali tidak mewakili aspirasi warga PPP di DIY.

"PPP DIY solid dibawah komando Pak Syukri Fadholi dan kami pastikan tidak ada dualisme kepemimpinan di DIY," terang Yazid saat bersilaturahmi dengan Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat dr Gun Nugroho Samawi di Kantor Direksi, Selasa (23/08/2016) menanggapi pernyataan Romahurmuzy sehari sebelumnya.

Turut dalam rombongan, Ketua DPC PPP Kota Yogyakarta Fakhruddin AM, Komandan GPK Kota Yogyakarta Denny, Ketua Dewan Pembina GPK Kota Yogyakarta Fuad Andreago dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Fraksi PPP Fauzi Noor Afshochi.

Fakhruddin juga menegaskan struktur organisasi DPC PPP Kota Yogyakarta, satu kepengurusan. Menurutnya, secara organisasi yang memberikan Surat Keputusan (SK) bagi DPC PPP Kota Yogya untuk menjalankan organisasi adalah DPW PPP DIY, sesuai hasil Muktamar ketujuh di Bandung. Sehinggaa pihaknya masih meyakni, dalam menjalankan roda organisasi harus mentaati keputusan DPW PPP DIY yang konsisten dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 601.

Keputusan MA tersebut masih memberikan ruang untuk pembelaan hukum sekaligus menunggu kepastian hukum dalam menjalankan organisasi. "Saya pastikan PPP Kota Yogya masih dalam satu koridor yang sama dengan pimpinan wilayah di bawah kepemimpinan Pak Syukri Fadholi," tandasnya.

Sedangkan terkait persiapan Pilkada Kota Yogyakarta, DPC PPP DIY telah mengikuti semua proses politik jelang Pilkada tanpa membahasakan versi (kubu), karena Fakhruddin meyakini PPP di DIY satu kepengurusan dibawah DPW PPP DIY dengan Ketua HM Syukri Fadholi yang berada dibawah DPP PPP Djan Faridz. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan keresahan warga PPP, DPC PPP Kota Yogya mendorong segera ada kepastian hukum untuk PPP, dengan tetap konsisten mempertahankan sikap politik di bawah Keputusan MA Nomor 601.

Fauzi Noor Afshochi menambahkan, DPW PPP DIY selalu taat azas dengan menjunjung keputusan MA Nomor 601 sebagai putusan hukum tertinggi. Ia juga menegaskan bahwa yang berhak menyelenggarakan Muswil adalah DPW PPP DIY.

Gun Nugroho samawi menegaskan, posisi KR dalam hal ini netral tidak membela kubu manapun. Sesuai dengan mottonya yakni 'Migunani Tumpraping Liyan', KR membuka pintuk seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin menjalin silaturahmi demi kemajuan Yogyakarta dan Indonesia. "KR hanya ingin berbuat baik dan berguna bagi siapapun demi kemajuan Yogyakarta," tandas dirut. (R-2)

BERITA REKOMENDASI