Presiden: Masalah Tanah Tak Boleh Dibiarkan

YOGYA, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.350 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Jawa Tengah dan DIY. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara serentak di lima provinsi di Indonesia, melalui video conference yang masing-masing dihadiri para menteri.

Pembagian sertifikat secara serentak tersebut dipusatkan di Lapangan Simpang Lima Semarang Sabtu (23/12/2017). Dalam agenda tersebut ikut hadir mendampingi Presiden Jokowi,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekjen Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Kementerian ATR/BPN tahun 2017 ini telah menyerahkan sertifikat sebanyak 5 juta lembar kepada warga Indonesia, sesuai target yang diharapkan Presiden."Hari ini juga diserahkan sertifikat secara serentak di lima provinsi yakni Padang, Sumatera Barat, Yogyakarta, Baubau Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan di Kota Semarang, sebanyak 705 ribu sertifikat, selanjutnya tanggal 28 Desember sebanyak 1 juta 80 ribu," ungkap Darmin melalui rilis pada wartawan.

Sementara, Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan secara total telah dibagikan 705 ribu bidang sertifikat hak atas tanah secara serentak di Yogyakarta, Jateng, Sumbar, Baubau Sulawesi Tenggara dan Bangkulu. “Hari ini dibagikan 705 ribu sertifikat dan nanti 28 Desember kita bagi lagi 1 juta 80 ribu sertifikat di seluruh tanah air karena target kita tahun ini 5 juta sertifikat harus dibagi,” ungkap presiden.

Sementara tahun 2018 mendatang, presiden menarget sebanyak 7 juta sertifikat harus dibagi untuk masyarakat diikuti tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat. “Setelah itu tahun selanjutnya dibagikan 10 juta, 10 juta, 10 juta sertifikat di seluruh tanah air," sambung presiden.

Dalam kesempatan tersebut Presiden sempat mengapresiasi kerja keras Kanwil BPN seluruh Indonesia yang telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. “Masalah tanah ini tak bisa dibiarkan karena saya sering mendengar ketika ke daerah bahwa rakyat tidak pegang  tanda bukti hak hukum atas tanah, ada yang dengan tetangganya, ada masyarakat dengan Pemerintah, lalu masyarakat dengan BUMN, ini tidak boleh dibiarkan,” pungkas presiden. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI