Prinsip Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa

Editor: Ivan Aditya

YOGYA (KRjogja.com) – Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan akses masyarakat. Demikian halnya pemerintah desa sebagai salah satu badan publik juga patut menjaga keterbukaan informasi serta memenuhi kriteria tersebut.

"Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa (pemdes) dapat dilakukan melalui sistem informasi desa (SID). Sebab pemdes termasuk badan publik sesuai uraian dalam Pasal 1 angka 3 UU 14/2008," tutur Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Drs Beny Suharsono MSi dalam Sosialisasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa yang digelar Komisi Informasi (KI) DIY di Aula Plaza Informasi Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Selasa (23/08/2016).

Ditambahkan, informasi di lingkungan badan publik juga terdapat informasi terbuka dan yang dikecualikan. Semuanya memiliki dasar yang jelas di dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Terpisah Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan DIY memiliki anggaran yang demikian besar. Sehingga partisipasi publik dalam perencanaan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai hasil optimal. Sebab menurutnya, dengan dukungan anggaran yang besar dan alokasi mencukupi untuk desa di DIY, namun tingkat kemiskinan yang ada masih cukup tinggi.

Sementara Ketua KI DIY Hazwan Iskandar Jaya menegaskan informasi merupakan kebutuhan pokok tiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan. Sehingga tiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

"Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting bagi sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik," ungkapnya. (M-5)

BERITA REKOMENDASI