Program Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Memiliki Banyak Manfaat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY tengah berupaya seoptimal mungkin dan lebih giat lagi dalam mendorong perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Selain itu, pihaknya pro aktif membantu perluasan jangkauan dari program jaminan perlindungan ketenagakerjaan tersebut yang difokuskan bagi sektor UKM, sektor konstruksi dan sektor lainnya.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi mengatakan pihaknya tengah berupaya agar perusahaan-perusahaan yang ada DIY mengikutsertakan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Guna mewujudkan upaya tersebut pihaknya pun berupaya meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan perusahaan plat merah tersebut.

“Kami berupaya seoptimal mungkin mendorong agar mereka lalu taat dan patuh mengikutsertakan pekerjanya masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan saat ini. Kami terus lakukan upaya tersebut melalui pengawasan terpadu tentunya di di DIY,” ujarnya kepada KR di Yogyakarta, Jumat (13/08/2021).

Aria mengaku perihal data-data perusahaan di DIY yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bersifat dinamis. Sehingga pihaknya selalu berprogres untuk perluasan kemanfaatan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut sampai saat ini di DIY.

“Yang perlu saya sampaikan, tidak saja sektor usaha menengah ke atas yang harus menengah ke atas yang wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi yang sekarang menjadi target perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu menyasar pelaku UKM dan usaha bidang konstruksi dan lain-lain,” tandasnya.

Oleh karena itu, Aria menyatakan terdapat pengawasan terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY agar memperluas jangkauan dari program jaminan perlindungan bagi ketenagakerjaan. Terkait jumlah perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan DIY sudah relatif banyak, khususnya perusahaan dengan tenaga kerja banyak.

“Perluasan jangkauan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kali ini lebih difokuskan ke sektor-sektor lainnya seperti UMKM, konstruksi dan sektor lainnya agar jumlah kepesertaan semakin banyak. Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya akan masuk mekanisme pengawasan mulai dari preventif edukatif kemudian represif yudisial maupun represif non yudisial. Sanksinya akan masuk dalam tahapan-tahapan tersebut,” terangnya.

Menurut Aria, dengan keikutsertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan lebih banyak manfaatnya tidak hanya sekedar mendapatak Bantuan Subsidi Upah (BSU) semata sesuai amanat undang-undang yang ada. Utamanya lebih kepada sebagai upaya perlindungan ketenagakerjaan dengan banyak kemanfaatan yang akan diperoleh.

“Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah mengalokasikan BSU bagi pekerja yang menjadi peserta atau perusahaan yang mengikutsertakan pekerja tersebut masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Terkait data, proses dan segala sesuatunya pencairan BSU tersebut menjadi kewenangan langsung Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI