Provokasi Elit, Lunturkan Praktik Pancasila di Masyarakat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Cerita tentang kehidupan masyarakat yang mencerminkan falsafah Pancasila kurang banyak di angkat ke permukaan. Budaya toleransi, kebersamaan, gotong-royong sudah menjadi hal biasa di masyarakat.

Kebiasaan dari dulu tersebut menjadi akar dari Pancasila. Namun sayangnya, justru yang terjadi, sikap provokasi dari elit yang sering muncul, yang kemudian menggeser, bahkan mencabut falsafah Pancasila yang sudah mengakar di masyarakat.

“Masyarakat yang sudah biasa kumpul, gotong-royong, menjaga toleransi, terbelah, karena provokasi elit, yang membelah pandangan politik masyarakat. Dulu sering ngopi, kumpul bareng, menjadi terpisah karena sikap politik berbeda karena dampak provokasi elit,” ungkap Sosiolog dari UGM, Dr Arie Sujito dalam Sarasehan Kebangsaan dengan tema, Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa yang digelar di Ndalem Joyokusuman, Sabtu (02/11/2019).

Selain Dr Arie, pembicara yang tampil, mantan Ketua Dewan Kebudayaan, Dr Djoko Dwiyanto dan Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ranggabumi Nuswantoro S.Sos MA. Acara yang dibuka Permaisuri Sri Sultan Hamengku  Buwono X, GKR Hemas juga menggelar pemberian penghargaan dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia (LKNI) kepada empat kepala daerah yang telah berperan dalam melestarikan budaya, yakni Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSi, Bupati Merangin Jambi Dr H Al Haris S Sos MH, Walikota Pontianak Ir H Edi Rusdi Kamtono MM MT dan Wakil Walikota Yogyakarta, Drs Heroe Purwadi MA.

Dalam pembukaan dimeriahkan dengan sajian seni Tari Kipas yang disumbangkan dari para penari Merangin, Jambi. Hadir dalam acara itu, Staf Ahli Gubernur Tri Mulyono dan Ketua LKNI Pusat, Drs Totok Sudarwoto.

Menurut Dr Arie, dengan sering mengangkat kehidupan masyarakat yang mencerminkan pelaksanaan Pancalisa, akan menekan setiap upaya provokasi yang tercipta karena pertentangan elit. Banyak yang menganggap pertentangan tersebut bagian dari politik.

Namun hendaknya praktik politik yang dilakukan juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak berdampak pada terbelahnya masyarakat. “Mari kita jernihkan politik melalui etik dan value. Ada nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik,” ajak Dr Arie.

Menurut Dr Arie, Pancasila tidak semata dipahami sebatas normatif dan narasi formal, namun menjadi kekuatan dan energi praksis dalam kehidupan berbagsa dan bermasyarakat sehari-hari. Dengan berbagai cara kercerdasan masyarakat kontekstualisasi Pancasila, akan kian memperkokoh bagi pengembangan jati diri bangsa.

GKR Hemas dalam sambutannya merasakan adanya upaya memecah belah bangsa, kondisi ini cukup memprihatinkan. Karena itu, GKR Hemas selalu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, akan berusaha agar upaya Negara Kesatuan RI tetap terjaga dengan baik.

GKR Hemas juga menentang upaya menggantikan Pancalisa dengan ideologi lagin. Baginya Pancasila tidak bisa digantikan sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Ranggabumi dalam paparannya menekankan perlunya kampanye media sosial untuk melawan ujaran kebencian dengan ujaran kedamaian. Salah satu yang sudah dilakukan diantaranya ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’.

Selain itu, kecenderungan untuk menghujat, mengolok-olok, dan mencaci maki di media sosial perlu dihentikan. Diganti dengan apresiasi yang positif, pujian, serta penghormatan kepada orang lain. (Jon)

BERITA REKOMENDASI