Proyek Mandeg Tersangkut OTT KPK, Warga: Cepet Ndang Dirampungke!

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta menyeret dua oknum jaksa sebagai tersangka KPK. Tercatat ada tiga titik proyek SAH tersebut, bahkan kini salah satu titik proyek yang sudah dimulai pengerjaannya kini dihentikan. 

Pantauan KRjogja.com, proyek yang berada di Jl Supomo, sudah disegel menggunakan garis kuning. Kabarnya penyegelan dilakukan oleh pihak perusahaan terkait. Sementara warga setempat pun meminta agar proyek tetap dilanjutkan.

"Gek ndang rampungke (cepet diselesaikan), kasihan warga buat jalan dan buat jualan," kata Subardi warga setempat saat ditemui wartawan di lokasi. Rabu (21/08/19).

Menurutnya, tepat Jam 07:30 WIB, para pekerja biasanya sudah kumpul di lokasi proyek, namun pagi ini sampai jam 08:00 WIB proyek tersebut sepi tidak ada orang yang datang maupun aktivitas proyek.

Kejati DIY Akui Jaksa Fungsional Diamankan KPK

KPK Segel Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Yogyakarta

Sementara itu, Forum Pemantau Independen (Forpi) kota Yogyakarta pagi ini ikut memantau perkembangan proyek tersebut apakah tetap jalan atau dihentikan. "Ternyata tak ada pengerjaan proyek. ini kita masih cari informasi apakah warga dapat kompensasi atau tidak. Karena kalau diberhentikan kasihan warga banyak terkena dampaknya," ucap koordinator Forpi Kota Yogya, Baharuddin Kamba. 

Mandeknya proyek ini ada kerugian yang dirasakan masyarakat, kata Kamba, beberapa warung di sekitar terpaksa harus ditutup. Tak hanya itu, lalu lintas menjadi terganggu. Ditambah lagi pada malam hari lampu penerangan juga tidak memadai.

"Saya kira ini sangat membahayakan warga yang melintas. Dengan kasus ini, masyarakat pasti terperangah. kok bisa, ini yang ditunggu tunggu jalannya proses hukum ke depan seperti apa," terangnya.

Terkait OTT, Forpi melihat bahwa proses lelang proyek memakai sistem online tidak menjamin tidak terjadi praktik kongkalikong. Pihaknya akan rekomendasi ke wali kota, bagaimana sistem lelang online ini lebih diawasi lebih ketat baik. Setiap dinas ada pengawas, ada juga inspektorat. 

"informasinya uang DP proyek sudah dibayarkan 20 persen, namun pengerjaan proyek baru 5 persen. kita akan cari informasi ke pemkot, apakah proyek tetap dilanjutkan atau dihentikan sementara. kalau dihentikan sampai kapan," pungkasnya. (Ive)

 

BERITA REKOMENDASI