PTA Yogyakarta Gelar MoU dengan BPN

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Mengusung misi meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta menandatangani MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Rabu (16/06/2021) di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, PTA Yogyakarta juga meluncurkan layanan inovasi dengan nama ‘Sistem Integrasi Teknologi Informasi Dalam Jaringan Asisten Monitoring Informasi dan Edukasi ‘(Siti Djasmine).

“Era Keterbukaan Informasi menuntut lembaga publik untuk semakin transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Tak hanya itu, pelayanan publik pun menjadi hal yang paling disorot. Bagi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal ini tidaklah menjadi momok melainkan sebagai motivasi berbenah diri. MoU dengan BPN DIY kali ini juga dalam upaya untuk peningkatan ,layanan publik khususnya para pencari keadilan,” jelas Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta, H Sarif Usman SH MH.

Menurut Sarif Usman, tahun 2019 lalu PTA Yogyakarta meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Capaian ini disusul dengan prestasi Juara Pertama bidang pelayanan informasi publik kategori lembaga yudikatif dari Komisi Informasi Daerah provinsi DIY tahun 2020.

“Capaian prestasi ini tak lantas membuat PTA Yogyakarta menyurutkan langkah. PTA Yogyakarta terus mengupayakan perbaikan dengan kreatifitas dan inovasi membawa instansi peradilan agama tingkat banding ini untuk keluar dari zona nyaman yaitu menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” papar Sarif.

Sedangkan dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, Dr Suhendro SH MHum menyatakan apresiasi dan menyambut baik adanya gelaran MoU ini. “Sebuah terobosan yang luar biasa. Pengadilan harus bisa memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Kalau materinya terkait tentang masalah tanah, juga harus diberi kepastian hukum. Kalau BPN dilibatkan sejak awal, putusan para hakim ini bisa memberikan putusan yang valid,” jelas Suhendro. (Rdi)

BERITA REKOMENDASI