Pukat UGM Sebut Densus Tipikor Tak Perlu Dibuat

SLEMAN, KRJOGJA.com – Rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Kepolisian agaknya menuai pro dan kontra. Setelah wakil presiden Jusuf Kalla yang menyatakan tidak setuju, kini Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM juga mengungkap hal serupa.

Salah satu peneliti Pukat, Hifdzil Alim mengatakan rencana pembentukan Densus Tipikor sebenarnya cukup baik. Namun menurut dia, belum perlu diwujudkan saat ini di saat masih ada lembaga anti korupsi yakni KPK.

“Menurut kami di Pukat, lebih baik apabila tetap berada satu atap dengan KPK, kemudian polisi dalam hal ini bisa lebih fokus menangani kasus kejahatan lain misalnya saja narkoba, perdagangan manusia atau lain sebagainya. Kapolri semestinya bisa memaksimalkan kerja Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) saja,” ungkapnya pada wartawan Jumat (20/10/2017).

Pukat juga menilai, pembentukan Densus yang awalnya diinisiasi oleh Pansus Hak Angket di DPR juga rentan bermuatan politik yang salah-salah malah digunakan untuk menggebuk KPK. “Kami khawatir dan takut densus ini dijadikan alat politik untuk melemahkan atau menggebuk KPK, padahal kan bukan begitu maunya Kapolri,” sambung Hifdzil.

Pukat UGM pun berharap Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa keberadaan densus tipikor ini belum diperlukan saat ini. “Harapan kami, Pak Jokowi segera mengeluarkan pernyataan bahwa densus ini belum diperlukan,” ungkapnya lagi.

Pemerintah sendiri baru akan menentukan sikap terkait Densus Tipikor ini seminggu kedepan dalam rapat terbatas. Pemerintah akan memanggil Kapolri dan Jaksa Agung juga pihak terkait lainnya untuk berkoordinasi terkait rencana tersebut. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI