Puluhan Guru Besar Ajak Tolak Penilaian TWK

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sejumlah guru besar dari pelbagai perguruan tinggi negeri dan swasta mengkhawatirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi semakin lemah. Hal ini diindikasikan dengan disingkirkannya orang-orang dengan integritas tinggi satu persatu. Para guru besar tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin, pola yang sama akan berlanjut di masa depan.

“Kami mengajak seluruh komponen bangsa yang masih hidup nurani kebangsaannya, untuk menolak penilaian tes wawasan kebangsaan (TWK) dan penonaktifan pegawai yang terdampak. Karena patut diduga bermuatan kepentingan yang tidak sejalan dengan misi pemberantasan korupsi yang sebenarnya,” ungkap tandas Guru Besar Fakultas Hukum UIIProf Dr Ni’matul Huda dan Prof Fathul Wahid PhD mewakili para guru besar menyampaikan pada media di Yogya, Minggu (16/05/2021).

Selain Ni’matul Huda dan Fathul Wahid, dalam daftar tersebut terdapat nama Azyumardi Azra (UIN Jakarta), Didik J Rachbini (Universitas Mercu Buana), Edy Suandi Hamid (UII/Rektor Universitas Widya Mataram Yogya). Juga terdapat nama Purwo Santoso (UGM/Rektor UNU Yogya), Nurul Indarti (UGM), Sukamta (UMY), Syaiful Bakhri (UMJ), Chairil Anwar (UGM). Kemudian Susi Endrini (Universitas Abdurrab), Susi Dwi Harijanti (Unpad), Basri Modding (UMI), Atip Latipulhayat (Unpad), Rochmat Wahab (UNY) dan Amal Fathullah Zarkasyi (Unida Gontor). Selain nama tersebut masih terdapat belasan nama lain yang dalam daftar lebih dari 70 nama.

Menurut Ni’matul Huda, ini adalah dukungan tulus yang dilandasi dengan rasa cinta dan rindu akan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi dan lebih bermartabat. “Gigi KPK semakin tumpul. Dan Indonesia akan menjadi surga bagi para koruptor,” tandas Guru Besar Fakultas Hukum UII tersebut.

Dikatakan, ikhtiar memusnahkan praktik korupsi di Indonesia dibajak dengan serangkaian upaya pelemahan KPK. Bisa dikatakan, lanjutnya, setelah pengesahan UU No. 19/2019 yang dibuat tanpa pelibatan publik secara memadai, kali ini upaya pelemahan KPK ditandai babak baru. Yakni, ujar Guru Besar Ilmu Hukum UII ini, sebanyak 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen melalui TWK dengan banyak soal di luar nalar sehat. “Alih status ini adalah tindak lanjut dari UU No. 19/2019 yang bermasalah tersebut,” tandasnya.

Hal ini mengakibatkan munculnya dugaan penyingkiran dengan scenario. Mengingat yang tidak lulus justru banyak pegawai yang selama ini telah membuktikan diri mempunyai komitmen kuat dan diakui darma baktinya di dalam dan di luar negeri dalam pemberantasan korupsi, tidak lolos tes. (Fsy)

BERITA REKOMENDASI