Rasionalisasi Tower Balaikota Untuk Kurangi Defisit

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – DPRD dan Pemkot Yogya akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 hasil review. Terutama menyangkut rasionalisasi anggaran pembangunan tower balaikota atau gedung unit XI yang dialihkan guna mengurangi defisit anggaran.

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiyatmoko, menyampaikan kesepakatan tersebut merupakan hasil pendalaman yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ”Kami bukan menolak pembangunan gedung unit XI, namun lebih pada kemampuan fiskal dalam konteks defisit anggaran,” jelasnya.

Baca juga :

Berharap Selesai Kekeluargaan, PSIM Dampingi Tolle Ikuti Proses Hukum
Hoax, BMKG Nyatakan Cuaca Panas 3 Hari

Sebelumnya, pembangunan tower balaikota yang memakan anggaran sebesar Rp 112,1 miliar akan dianggarkan dalam dua tahun. Masingmasing tahun 2020 sebesar Rp 32,1 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp 79,9 miliar.

Setelah ada rasionalisasi KUA-PPAS 2020, maka alokasi Rp 32,1 miliar itu dihapuskan dan dialihkan untuk mengurangi defisit. Danang menambahkan, defisit anggaran memang harus dituangkan dalam neraca keuangan. Pihaknya bersama tim eksekutif juga sepakat dalam kurun waktu lima tahun ke depan ada upaya pengurangan defisit.

”Semangat kami lebih pada fungsi kontrol untuk mengurangi defisit. Dengan adanya rasionalisasi, maka defisit yang semula 7,7 persen dari RAPBD 2020 kini menjadi enam persen. Kami akan menjaga ritme itu,” urainya.

Oleh karena itu, terkait pembangunan tower balaikota juga akan dilihat dari sisi pengendalian defisit. Tidak menutup kemungkinan, anggaran tersebut akan dialokasikan melalui APBD Perubahan 2020. Terutama ketika hasil audit mengenai pendapatan daerah menunjukkan skala di atas target sehingga dapat dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA). ”Kalau hasil audit pendapatannya nanti bagus, bisa jadi masuk dalam KUPA,” tandas Danang.

Sedangkan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, berharap perlu ada pencermatan saat proses pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Proyek fisik atau infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik, memang harus menjadi prioritas di samping pembangunan manusia. Akan tetapi, perencanaan anggaran harus mengedepankan aspek kehati-hatian dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Sementara Walikota Yogya Haryadi Suyuti, memahami proses pembahasan yang dilakukan oleh Banggar dan TAPD. Dirinya pun menunggu hasil pencermatan yang akan dilakukan pekan depan.

”Kami juga sepakat dengan dewan. Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) akan kita dasarkan pada pendapatannya, bukan belanja atau serapan yang rendah. Kami akan pacu optimalisasi pendapatan, bis dari pajak atau pendapatan lain-lain,” jelasnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI