Ratusan Dukuh Datangi DPRD, Ada Apa?

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA (KRjogja.com) – Ratusan dukuh dan kepala desa dari seluruh DIY yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Yogyakarta Selasa (13/12/2016) siang mendatangi kantor DPRD DIY. Resmi dengan seragam dinas, mereka berniat menyampaikan aspirasi terkait adanya judicial review Undang-Undang Keistimewaan (UUK) yang dirasa tidak tepat.

Sukiman, perwakilan para dukuh mengatakan sengaja bertandang ke DPRD DIY untuk menyikapi adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait pasal 18 ayat 1 huruf M. Menurut dia, gugatan tersebut tidak tepat lantaran saat ini seharusnya semua elemen di DIY harus fokus pada implementasi UUK hingga ranah bawah.

"Saat ini seharusnya fokus menjalankan apa yang diamanatkan UUK, sudah berjalan 4 tahun tapi kami di desa belum sejahtera, kami hanya dengar penyerapan belum maksimal saja setiap tahun tapi di ranah bawah kami butuh, rakyat butuh. Sekarang malah diganggu lagi dengan konflik internal Kraton, karena itu kami datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasi kami," ungkapnya.

Sementara Sukarjo perwakilan dukuh asal Sleman menambahkan dahulu semua elemen masyarakat termasuk pemda, DPRD dan rakyat di ranah bawah berjuang untuk sampai pada titik membuat Yogyakarta menjadi istimewa seperti saat ini dengan disahkannya UUK. Namun saat ini, seakan hal tersebut dilupakan bahkan ia menilai dewan abai lantaran diam saat ada gugatan di MK tersebut.

"Dewan dulu ikut berjuang mengesahkan UUK, tapi sekarang ketika diutak-atik kok diam saja, kami mengharap aspirasi kami didengar bahwa UUK dipertahankan. Kalau ternyata hanya konflik saja, mending tidak usah ada saja semua, kembalikan pada negara," ungkapnya.

Para dukuh dan kepala desa tersebut meminta Gubernur dan Pemda DIY untuk menjalakan amanat UUK dengan konsekuen dan dirasakan hingga ranah bawah. "Kami percayakan aspirasi pada anggota dewan dan berharap ditindaklanjuti karena kami akan kawal," pungkas Sukiman.

Seperti diketahui pasal 18 ayat (1) huruf m secara tersirat memberikan peluang menjadi gubernur DIY kepada laki-laki. Pasal tersebut mensyaratkan bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur DIY wajib menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI