Realisasi Belanja APBN DIY Capai Rp 4,23 T

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Realisasi belanja negara di DIY hingga 31 Maret 2022 mencapai Rp 4,23 T atau 19,38 persen dari target APBN. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 1,85 T atau 15,55 persen target APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 2,39 T atau 23,94 persen.

Sedangkan untuk relaksasi belanja K/L terdiri dari belanja pegawai Rp 879,51 M (18,77 persen pagu belanja pegawai). Untuk belanja barang Rp 424,12 M (9,93 persen pagu belanja barang) dan belanja modal Rp 544,44 M (18,59 persen pagu belanja).

“Belanja tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan karena rutin setiap bulan. Namun juga untuk mendukung program-program kementrian/lembaga lain. Seperti pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan jalan dan jaringan serta penyaluran bansos,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Arif Wibawa dalam jumpa pers APBN Triwulan I Tahun 2022, Kamis (21/04/2022).

Arif menambahkan, untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 48,50 M atau 18,34 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,73 T atau 33,33 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp 241,43 M atau 12,75 persen. Dana Keistimewaan DIY Rp 198 M atau 13,32 persen dan dana desa Rp 165,13 Mbatau 37,59 persen.

Realisasi TKDD tumbuh negatif 6,02 persen. Hal ini karena adanya penurunan realisasi DAK non fisik serta DBH karena penerimaan DBH belum terealisasi untuk seluruh Pemda. “Harapannya untuk kinerja penyerapan bulan berikutnya dapat semakin baik dan ditingkatkan,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil penerimaan pajak sampai dengan triwulan 1 tahun 2022 sudah mencapai Rp1,021.384 T atau 21,82 persen dari target penerimaan pajak, yaitu sebesar Rp 4,680.861 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan netto positip sebesar 12,89 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 pada periode yang sama, sebesar Rp 904,796 Miliar.

“Kinerja penerimaan pajak periode Januari-Maret 2022 ini ditopang oleh kegiatan ekonomi di DIY yang telah bangkit dan semakin membaik, adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selain itu juga adanya trend kenaikan kunjungan wisatawan ke DIY dan banyaknya kegiatan yang berbentuk meeting serta event pariwisata, seni dan budaya,” ungkap Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpanjakan Kanwil Ditjen Pajak DIY, Ayu Norita Wuryansari. (Awh)

BERITA REKOMENDASI