Realisasi Pembangunan 2019 Dinilai Lebih Baik

YOGYA, KRJOGJA.com – Realisasi pembangunan sepanjang tahun 2019 dinilai lebih baik dari sebelumnya. Baik dari sisi kinerja keuangan maupun kinerja fisik. Hanya, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) diprediksi juga masih tinggi, di atas Rp 100 miliar. 

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogya Kadri Renggono, menuturkan capaian kinerja keuangan dan fisik sama-sama di atas 90 persen. "Kalau kita bandingkan dengan tahun 2018, relatif lebih baik. Tapi ini juga masih kita audit," jelasnya, Selasa (14/1/2020). 

Salah satu indikator yang dapat dilihat ialah tidak adanya proyek fisik yang tertunda atau putus kontrak. Sebetulnya ada satu pekerjaan yang terhenti dan tidak dilanjutkan, yakni revitalisasi saluran air hujan Soepomo dan sekitarnya. Akan tetapi terhentinya proyek tersebut bukan berasal dari Pemkot melainkan kasus hukum yang melibatkan pihak ketiga. Indikator lain ialah pemanfaatan dana kelurahan yang cukup optimal. Kendati nominalnya tidak besar namun hal itu baru pertama kalinya digulirkan dan SDM di wilayah sangat terbatas.

Kadri menyimpulkan, tingginya realisasi kinerja keuangan dan kinerja fisik juga tak lepas dari mekanisme evaluasi berkala yang dilakukannya. Setiap triwulan atau tiga bulan sekali, seluruh kinerja di tiap OPD dievaluasi secara menyeluruh. Sehingga setiap persoalan yang dihadapi bisa langsung dikoordinasikan lintas OPD. "Ada satu kegiatan yang sempat membuat kita was-was untuk putus kontrak, yakni pembangunan gedung RW di wilayah. Tapi itu belum dilaporkan putus kontrak. Berarti sudah berjalan dengan baik. Ini fungsi evaluasi triwulan yang konsisten dilakukan," imbuhnya.

Oleh karena itu, sepanjang tahun ini mekanisme evaluasi triwulan akan terus dilakukan. Kadri juga mendorong bagi OPD yang mengampu proyek besar untuk mempersiapkan proses pengadaan sejak awal. Paling tidak pada triwulan pertama sejumlah lelang kegiatan sudah bisa dimulai atau diunggah ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal ini mengantisipasi masa sanggah serta agar pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu panjang bisa optimal.

Terkait proyeksi silpa APBD, menurut Kadri masih tergolong tinggi yakni di atas Rp 100 miliar. Akan tetapi hal itu sudah termasuk silpa dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Besaran silpa 2019 nanti masih harus diaudit oleh BPK RI. Itu akan jadi pembahasan dalam perubahan APBD 2020," katanya.(Dhi)

BERITA REKOMENDASI