Regulasi Penyaluran Bansos Dinilai Masih Rumit

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, Slamet Tulus Wahyana memberikan apresiasi terhadap kerja keras pemerintah desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pihaknya tetap melaksanakan monitoring untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Ia mengakui, sampai 31 Mei 2020 belum seluruh desa di DIY menyampaikan laporan pertanggungjawaban BLT DD Tahap 1 sehingga bupati belum dapat menyusun laporan. Persoalannya, berdasarkan asumsi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar program PKH/Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun BLT Dana Desa masih terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) belum terkover.

Di Kabupaten Sleman sekitar 7.500 KPM, Bantul sekitar 2.000 KPM, sebaliknya di Gunungkidul dan Kulonprogo terjadi kelebihan. Agar tidak terjadi salah sasaran, BPKP merekomendasikan untuk melaksanakan klarifikasi kembali seluruh KPM yang berhak menerima bansos terutama yang tercatat dalam DTKS.

“Khusus penerima BLT DD yang meninggal dunia bisa digantikan oleh ahli warisnya namun demikian perlu melewati mekanisme musdes. Ini berbeda dengan BST apabila penerima meninggal dunia tidak bisa digantikan ahli waris,” jelasnya dalam rapat kerja secra virtual bersama Anggita DPD RI, Cholid Mahmud, Kamis (11/06/2020).

Ia menambahkan jika terdapat kejadian BLT DD tidak bisa digantikan ahli waris hal itu dapat diselesaikam melalui musdess. Sedangkan mengenai desa yang tidak kuat membayar BLT DD karena dananya habis untuk kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya maupun banyaknya KPM baru, menurutnya hal itu bisa ditopang dengan APBD.

Menanggapi permasalahan penyaluran BLT DD di DIY, Cholid Mahmud menyatakan secara umum sudah berjalan. Memang terjadi problem di tingkat bawah disebabkan regulasinya bermacam-macam dari berbagai instansi dan tidak terpadu.

Ia menambahkan, pada raker DPD RI dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu sebenarnya DPD RI menginginkan agar bansos bisa cepat tersalurkan pintunya jangan terlalu banyak. Menurutnya, data kependudukan memang dinamis setiap saat berubah cepat, menggunakan data 2019 pun pasti ada error-nya.

“Apalagi menggunakan data dari tahun-tahun yang dulu. Inilah problem ketatanegaraan kita,” ucapnya.

Persoalannya, di masa pandemi virus Corona legislatif praktis tidak memiliki kewenangan untuk terlibat di dalam urusan regulasi dan penganggaran, kecuali tinggal tersisa satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang pengawasan. (*)

BERITA REKOMENDASI