REI DIY Dorong Bank Tanah Segera Direalisasikan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Para pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) DIY siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY maupun Pemerintah Kota (Pemkot)/Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-DIY untuk mewujudkan atau merealisasikan adanya Bank Tanah. Kehadiran Bank Tanah ini diharapkan mampu menekan tingginya angka kekurangan rumah (backlog) yang disebabkan mahalnya harga tanah di DIY.

Ketua DPD REI DIY Ilham Muhammad Nur mengatakan akan melakukan penguatan internal baik karakter building organisasi maupun profesionalitas para anggota DPD REI DIY secara internal. Sedangkan secara eksternal, pihaknya terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah maupun stakeholder terkait lainnya untuk mengatasi angka backlog perumahan di DIY yang tinggi mencapai lebih dari 250 ribu unit rumah dan backlog rumah secara nasional telah mencapai 1,6 juta unit rumah.

“Memang para pengembang REI sendiri tidak terlalu besar dalam penyediaan rumah untuk menekan angka kekurangan rumah tersebut. Namun, kami siap bersama-sama bersinergi mengatur pemerataan investasi maupun penataan ruang yang baik supaya teman-teman pengembang di DIY terdorong berinvestasi dalam penyediaan rumah guna mengatasi backlog rumah,” papar Ilham usai terpilih menahkodai DPD REI DIY di kantornya Senin (19/01/2021).

Ilham menyampaikan REI DIY sekaligus menanti turunnya Peraturan pemerintah (PP) terkait Bank Tanah yang merupakan turunan dari Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang diharapkan keluar Februari 2021 mendatang. Dengan adanya payung hukum Bank Tanah tersebut, pihaknya bisa bersinergi dengan Pemda setempat mulai dari provinsi maupun kabupaten/kota di DIY. Pihaknya bisa meniru model pengelolaan Bank Tanah dari negara lain seperti Malaysia dimana tanah dikuasai negara dan investor tingga mengambil peran di beberapa klaster.

“Kita siap berdiskusi dengan Pemda supaya Bank Tanah ini bisa diimplementasikan di DIY guna membantu mengurangi tingginya backlog perumahan di DIY. Sebenarnya banyak lokasi di DIY yang bisa dijadikan sebagai Bank Tanah, termasuk Tanah Kasultanan maupun Tanah Kadipaten yang penggunaanya demi kemaslahatan bersama. Potensi Bank Tanah di DIY bisa memanfaatkan kawasan Kulonprogo, Bantul maupun Sleman, tetapi harga tanahnya masih tidak realistis sehingga kami mengusulkan harga rumah subsidi di DIY setidaknya Rp 200 juta per unit,” ungkapnya.

Direktur Utama PT Cakrawala Metrik ini menjelaskan DPD REI DIY telah mengusulkan harga rumah subsidi di DIY lebih tinggi dari putusan pemerintah sebesar Rp 200 juta per unit pada 2019 lalu dengan basic utama penyediaan tanah, tetapi tidak disetujui karena salah satu penentuan harganya adalah UMK, padahal UMK DIY paling rendah. Dengan harga dasar inilah yang menyebabkan pengembang di DIY selalu menolak membangun rumah subsidi, karena harga tanah di DIY sudah tidak memungkinkan untuk membangun rumah subsidi seharga Rp 150 juta per unit.

“Kemudahan akses, infrastruktur maupun sarana prasarana (sarpras) harus menjadi bagian yang harus dipenuhi jadi lokasi yang jauh pun bisa diantisipasi Sehingga lokasi Bank Tanah dimungkinkan tersebar, hanya harga idealnya yang tidak bisa memenuhi standar pemerintah untuk rumah subsidi di DIY,” tandas Ilham.

Keberadaan Bank Tanah ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan pengembang di DIY yang selama ini tidak bisa membangun rumah subsidi karena terganjal mahalnya harga tanah. DPD REI DIY juga akan mendorong perbankan untuk bersama-sama membuat program supaya menarik minat calon konsumen dengan beban bunga yang relatif tidak terlalu tinggi karena yang mendapat fasilitas pembiayaan itu hanya rumah subsidi. Selain itu, pihaknya meminta agar proses perizinan lebih disederhanakan seiring diberlakukannya UU Cipta Kerja. (Ira)

BERITA REKOMENDASI