Rekam Kesehatan Berhak Diakses Publik

YOGYA (KRjogja.com) – Belajar dari tingginya kasus hukum yang menjerat 343 Kepala daerah di Indonesia berdasar data Kemendagri 2015 menjadi penting artinya untuk meningkatkan partisipasi aktif publik dalam memilih calon Kepala Daerah. 

Sebab, hajatan demokrasi melalui Pilkada merupakan pijakan dasar arah pembangunan suatu daerah sehingga perlu dipastikan calon kepala daerah memiliki kriteria mumpuni sehingga tidak malah memperpanjang daftar kepala daerah bermasalah.

"Tingginya jumlah kepala daerah yang harus berurusan dengan kasus hukum patut disayangkan mengingat biaya gelaran pesta demokrasi maupun dampak yang terjadi karena kepala daerah bermasalah dari sisi ekonomi, politik dan sosial sangat besar," ucap Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DIY Dewi Amanatun Suryani SIP MPA, Kamis (15/09/2016).

Menurut Dewi, Pilkada juga menorehkan dampak politik dan sosial yang sangat besar jika terjadi ketidakpuasan atas hasil pemilihan akibat kekalahan maupun kecurangan yang terjadi selama proses berlangsung. Sebab itulah sebelum hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah meletakkan dasar transparansi pada seluruh tahapan proses pemilu kepala daerah.  Tujuannya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi hal tersebut KPU harus berani memutuskan berhak tidaknya calon kepala daerah lolos menjadi kepala daerah. 

Dikatakan Dewi, kondisi kesehatan fisik dan psikis calon kepala daerah merupakan hal yang substansi patut diketahui. Karena itu ia mempertanyakan bagaimana mungkin calon kepala daerah yang terjerat narkoba beberapa waktu lalu bisa lolos menjadi kepala daerah tanpa diketahui publik? Atau penetapan calon yang memiliki daftar riwayat kesehatan kurang bagus seperti menderita jantung, diabetes, gejala stroke tidak diketahui sehingga tidak berselang lama dari pelantikannya sang kepala daerah meninggal atau cuti karena alasan kondisi kesehatan. (R-7)

BERITA REKOMENDASI