Rencana Penerapan New Normal, FPKB DIY Desak Gubernur Perhatikan Pesantren

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Rencana pemerintah memberlakukan The New Normal ditengah belum tuntasnya penyebaran Covid-19 mendapat perhatian serius oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DIY. Disamping mendukung penuh kebijakan ini, FPKB meminta Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor informal. Salah satunya untuk pesantren serta para pengasuh dan staf pengajarnya.

“Mohon pesantren juga diberikan perhatian khusus. Karena ada santri dan pengasuh yang pasti akan mulai beraktivitas kembali dengan adanya kebijakan ini,” seru Ketua FPKB DPRD DIY Drs Aslam Ridlo MAP, Kamis (28/05/2020).

Selama ini, kata Aslam, pesantren sering tidak masuk dalam skema pembuatan kebijakan di pemerintah daerah. Karena keberadaan pesantren yang dibawah naungan kementrian agama (kemenag). “Meski dibawah naungan kemenag, kami kira pemda juga harus memberikan perhatian khusus. Karena sekarang kondisi pesantren sudah berbeda. Tidak hanya pendidikan keagamaan saja,” tuturnya.

Menurutnya, Ponpes mempunyai andil yang luar biasa tidak hanya untuk pencetak kader bangsa yang cerdas. Lebih-lebih bagi pembentukan karakter anak muda. Selain itu, Ponpes juga merupakan embrio munculnya lembaga pendidikan.

“Oleh karenanya wajib hukumnya pemerintah memberikan interfensi yang cukup memadai bagi tumbuh kembangnya pesantren, apalagi sudah ada UU ponpes, sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah untuk menafikan ponpes,” pinta Sekretaris DPW PKB DIY ini.

BERITA REKOMENDASI