Revisi Kemenhub Seharusnya Tindak Tegas ‘Predatory Pricing’

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRjogja.com – Beberapa pengamat transportasi turut menanggapi draft final revisi Permenhub 26/2017, mereka menyimpulkan bahwa batas atas tarif transportasi online tidak perlu diatur. Lebih baik pemerintah menindak tegas predatory pricing.

"Mekanisme pasar dalam penentuan harga sudah efektif selama terjadi persaingan yang sehat dan tidak ada price fixing. Yang harus ditindak tegas adalah predatory pricing di mana satu operator membanting harga dibawah biaya operasional," ujar Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya, Kamis (26/10/2017) dalam acara 'Diskusi Menyoal Masa Depan Transportasi Online' di Harper Hotel Mangkubumi.

Mengenai tarif bawah, menurut Berly, jika memang harus diatur harus ditetapkan dengan memperhitungkan biaya bensin, asuransi kendaraan, dan Upah Minimum Regional (UMP) untuk menghindari predatory pricing dan eksploitasi pengemudi. "Bukan tugas pemerintah untuk memproteksi sekelompok perusahaan yang struktur biayanya lebih tinggi dengan mengorbankan konsumen," jelasnya.

Menurutnya tarif bawah yang tepat untuk Kota Yogyakarta adalah penjumlahan UMP per jam (Rp 8933), biaya asuransi all risk (Rp 3152) dan penggunaan BBM dihitung 2 liter/jam (Rp 12900). Berdasarkan studi Elka (2010) ditemukan rata-rata bus menempuh jarak 20,2 km/jam. Sehingga total tarif bawah Kota Yogyakarta adalah Rp 24985.

Mengenai masalah kuota Berly mengungkapkan kebijakan itu tidak diperlukan selama tarif sudah diatur. "Pengemudi angkutan online akan pindah profesi bila sudah terlalu banyak armada sehingga pendapatannya tidak memadai," jelasnya.

Ia mengingatkan Jakarta sudah menghapus kuota taksi sejak Desember 2015 dan operator bisa melakukan penyesuaian tanpa adanya gejolak. Namun di luar itu, INDEF mengapresiasi Kemenhub dalam upayanya meningkatkan keamanan dan keselamatan penumpang angkutan online. (MG – 07)

BERITA REKOMENDASI