Sah Ditetapkan, Berapa UMP DIY 2018?

YOGYA, KRJOGJA.com – Puluhan orang yang tergabung dalam DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta, melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan, Selasa (31/10/2017). Mereka menolak dijadikannya PP 78 Tahun 2015 sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2018 oleh Gubernur DIY. Mereka menilai, jika Pemda DIY menggunakan PP 78/2015 tidak akan mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat Yogya.

"Berdasarkan informasi dan pemberitaan di sejumlah media massa, UMK tertinggi di DIY hanya pada kisaran Rp 1,7 juta untuk Kota Yogya dan terendah Rp 1,4 juta di Gunungkidul. Apabila upah murah itu yang menjadi pilihan Pemda DIY, selain tidak sesuai KHL, dikhawatirkan bisa menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial," kata koordinator sekaligus juru bicara aksi damai Irsad Ade Irawan seraya menyebutkan, UMK 2018 di DIY seharusnya rata-rata di atas Rp 2 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) DIY Andung Prihadi Santoso menyatakan, pro-kontra penetapan UMK selalu terjadi, tidak terkecuali di DIY. Gubernur DIY sudah menetapkan UMP DIY 2018 melalui Keputusan Gubernur DIY No 220/KEP/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penetapan UMP 2018 sebesar Rp 1.454.154,15. Sedangkan penetapan UMK DIY 2018 baru bisa menyusul pada 2 November 2017 karena berdasarkan surat dari Kemenaker dan PP 78/2015 terkait Pengupahan, untuk UMP 2018 ditetapkan dan diumumkan pada 1 November 2017 serta UMK 2018 diumumkan selambat-lambatnya 21 November 2017.

"Jadi UMP ditetapkan dulu baru UMK secara administratif, kebetulan di DIY lebih terkoordinir sehingga UMP maupun UMK pada saat rapat final Dewan Pengupahan. Jika UMK DIY 2018 ditetapkan pada 2 November 2017, maka UMP tidak berlaku," ujar Andung.

Andung menjelaskan, karena sudah merupakan formulasi PP 78/2015 maka angka UMP dan UMK 2018 tetap mengalami kenaikan persentase 8,71 persen hingga ditetapkan dalam SK Gubernur DIY tersebut.

Di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan, penetapan UMP menjadi kewenangan Gubernur dan harus berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/ 2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.(Ria/Ira/Ful)

BERITA REKOMENDASI