Sanksi Bagi Penolak Vaksin, DIY Kedepankan Persuasif

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY berupaya mengedepankan langkah persuasif dan sosialisasi agar tidak muncul penolakan vaksinasi Covid-19 di kalangan masyarakat. Sampai saat ini di DIY belum ada kejadian penolakan vaksinasi.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan adanya penolakan terkait dengan vaksin. Karena vaksinasi masih tahap tenaga kesehatan, belum ke arah publik. Semoga tidak ada peristiwa penolakan hingga seluruh tahap vaksinasi rampung diberikan kepada sasarannya. Sehingga, sanksi pun tidak diperlukan. (Vaksinasi) demi kesehatan kita bersama,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Senin (15/02/2021).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat melakukan kunjungan ke Pemda DIY mengemukakan, seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan sanksi berupa denda ataupun pencabutan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat. Karena dalam kondisi seperti sekarang alangkah baiknya apabila pemerintah mengedepankan langkah persuasi dan edukasi kepada masyarakat.

Setelah metode edukasi dan persuasi tidak berjalan dengan baik maka pemerintah bisa saja memberikan sanksi. Jadi pemerintah tidak perlu buru-buru memberikan sanksi.

“Komisi IX dalam rapat bersama Menkes mendorong pemerintah untuk tidak mengedepankan pemberian sanksi. Tapi mengutamakan persuasi dan edukasi. Sehingga bisa muncul kesadaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain melalui vaksinasi tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Emanuel mengungkapkan, Pemda perlu memastikan pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Tidak hanya bagi tenaga kesehatan (Nakes) tapi juga masyarakat. Hal itu dilakukan agar penanganan pandemi di daerah bisa berjalan lancar.

Selain beberapa hal tersebut, Komisi IX juga meminta agar Pemda bisa proaktif dan memastikan insentif bagi Nakes dan pembayaran klaim ke rumah sakit. Apalagi BPJS Kesehatan saat ini mengalami surplus Rp 18,7 Triliun.

Sedangkan Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana mengakui pihaknya terus bergerak guna melaksanakan program insentif kepada nakes maupun pembayaran klaim pasien Covid-19 kepada Rumah Sakit (RS) Rujukan di DIY hingga saat ini. Program-program kesehatan penanganan Covid-19 tersebut di DIY terus berproses menuju penyelesaian.

“Kita banyak berdiskusi mulai dari kesehatan, jaminan kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya dengan data yang terus bergerak. Ada hal-hal yang barangkali belum tertangani dengan baik semisal disebabkan aplikasi yang belum aktif dan sebagainya, pemberian insentif nakes, asuransi hingga klaim pembayaran dan sebagainya terus berproses sampai selesai,” tuturnya. (Ira/Ria)

BERITA REKOMENDASI