Sanksi Sebatas Pembinaan, Masyarakat Banyak Langgar Perda KTR

YOGYA, KRJOGJA.com – Pelanggaran terhadap Perda 2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih banyak ditemui. Terutama
masyarakat yang merokok di area larangan yang sudah ditetapkan sebagai KTR. Sanksi dari pelanggaran itu pun sampai saat
ini masih pembinaan dan belum diarahkan ke pidana.

Kepala Perlindungan Masyarakat SatPol PPKota Yogya Bayu Laksmono, menjelaskan pihaknya melakukan evaluasi sepanjang 2019 lalu di salah satu KTR, yakni lingkungan Pemkot Yogya. Hasilnya, banyak masyarakat masih merokok sembarangan meski sudah ada tempat khusus merokok yang disediakan. "Kebanyakan pegawai ASN. Kalau tamu atau pengunjung justru jarang," tandasnya, Kamis (16/1).

Setidaknya ada lima ruang khusus merokok yang ada di kompleks Balaikota Yogya. Semuanya ditempatkan di lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh warga. Ruangannya pun terbuka dan disediakan kursi serta asbak untuk menampung abu serta puntung rokok. Selain itu, papan imbauan untuk larangan merokok di kompleks Balaikota juga sudah cukup memadai.

Bayu menambahkan, pihaknya bersama satgas KTR juga melakukan pemantauan ke tempat-tempat kerja di kompleks Balaikota. Beberapa temuannya ialah masih ada asbak di ruang kerja serta puntung rokok yang terbuang sembarangan. "Sanksi masih pada pembinaan. Kami peringati secara baik adanya aturan larangan merokok supaya mampu dipahami dengan baik terlebih dahulu," imbuhnya.

Merujuk pada ancaman pidana, pelanggaran terhadap Perda 2/2017 tersebut ialah kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal Rp 7,5 juta. Akan tetapi, upaya persuasif masih dikedepankan. Hasil temuan terhadap pelanggaran pun juga sudah disampaikan ke kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

Sementara sesuai perda, terdapat tujuh lokasi yang diatur yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum lain yang ditetapkan. Akan tetapi baru tiga lokasi yang diawasi lebih intensif yaitu fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari posyandu hingga rumah sakit, kemudian fasilitas pendidikan
sejak dari PAUD hingga perguruan tinggi, serta tempat kerja namun baru khusus di lingkungan Balaikota.

Sebelumnya, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sepanjang Malioboro mendapatkan dukungan dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Konsekuensi dari adanya penerapan KTR tersebut harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas khusus untuk tempat orang
yang merokok. Dengan begitu, penerapan KTR di kawasan Malioboro bisa dilaksanakan dengan baik.

"Prinsipnya, saya tidak mempersoalkan penerapan KTR di Malioboro. Kendati demikian saya minta harus disiapkan fasilitas bagi masyarakat yang ingin merokok. Fasilitas itu harus disiapkan meski pun lokasinya agak berjauhan atau di area pinggiran. Dengan begitu pengunjung di Kawasan Malioboro tidak bisa bebas merokok di sembarang tempat, tapi di tempat yang sudah disiapkan.
Misalnya di depan Grand Inna Malioboro," kata Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan. (Dhi/Ria)

BERITA REKOMENDASI